Bandung, jemarionline.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan perubahan besar dalam sistem pembiayaan infrastruktur di Jawa Barat.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk menghapus Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar yang berbasis penggunaan langsung.
Masyarakat Bayar Sesuai Pemakaian Jalan
Dedi menjelaskan bahwa pemerintah ingin menerapkan skema yang lebih adil dalam membiayai infrastruktur.
Ia menilai sistem pajak kendaraan tahunan tidak lagi mencerminkan keadilan karena semua pemilik kendaraan membayar jumlah yang sama tanpa mempertimbangkan intensitas penggunaan jalan.
Melalui konsep baru ini, masyarakat hanya membayar ketika mereka menggunakan jalan.
Dedi menekankan bahwa prinsip “pakai dulu baru bayar” akan menciptakan sistem yang lebih transparan dan proporsional bagi seluruh pengguna kendaraan.
Pemerintah Dorong Jalan Lebih Modern dan Aman
Selain mengubah sistem pembiayaan, Dedi juga mendorong peningkatan kualitas infrastruktur jalan di Jawa Barat.
Ia menargetkan pembangunan jalan yang lebih kuat, halus, dan memiliki sistem drainase yang mampu mengurangi risiko banjir.
Pemerintah daerah juga berencana memasang berbagai fasilitas pendukung di sepanjang jalan.
Kamera CCTV akan memantau kondisi lalu lintas secara real-time. Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) akan diperkuat agar pengendara tetap merasa aman pada malam hari.
Dedi juga menambahkan fasilitas keselamatan seperti pos pengamanan, layanan derek, ambulans, mobil pemadam kebakaran, serta tim medis yang siap merespons kejadian darurat di jalan.
Edukasi Mobilitas Pengguna Jalan
Melalui kebijakan ini, Dedi ingin mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan kendaraan.
Ia mengajak warga untuk memakai jalan sesuai kebutuhan dan menghindari perjalanan yang tidak penting.
Menurutnya, pola mobilitas yang lebih terkontrol dapat membantu mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan kenyamanan seluruh pengguna jalan.
Masih Tahap Kajian Awal
Meski sudah memicu perhatian publik, Dedi menegaskan bahwa ide ini masih berada pada tahap awal.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah membentuk tim kajian yang melibatkan akademisi dan pakar dari berbagai bidang.
Tim tersebut akan menganalisis dampak ekonomi, sosial, dan teknis sebelum pemerintah mengambil keputusan akhir terkait kebijakan ini.(man)
