Jakarta, jemarionline.com – Program Makan Bergizi Gratis MBG mulai 2026 berubah jadwal. Pemerintah hanya menjalankan layanan MBG lima hari dalam sepekan, turun dari sebelumnya enam hari, setelah anggaran dipangkas menjadi Rp268 triliun.
Pemerintah mengambil langkah ini untuk menyesuaikan kondisi fiskal sekaligus menjaga efektivitas program. Meski ada penyesuaian, pemerintah tetap mempertahankan kualitas dan sasaran utama MBG.
Perubahan Jadwal MBG di Sekolah
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan pemerintah mengurangi hari layanan MBG untuk sebagian besar sekolah. Kebijakan ini langsung menyesuaikan struktur anggaran baru.
“Pelayanan MBG untuk anak sekolah kami ubah dari enam hari menjadi lima hari,” ujar Dadan.
Pemerintah tetap menjalankan layanan penuh di beberapa kondisi tertentu, sehingga tidak semua sekolah mengalami pengurangan.
Sekolah 3T dan Daerah Stunting Tetap Prioritas
Pemerintah tetap memberikan layanan enam hari untuk sekolah yang menjalankan belajar enam hari. Selain itu, sekolah di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) tetap menerima layanan penuh.
BGN juga memprioritaskan daerah dengan angka stunting tinggi. Pemerintah menilai wilayah ini membutuhkan intervensi gizi yang lebih konsisten.
Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin menjaga pemerataan bantuan tanpa mengorbankan daerah yang paling membutuhkan.
Penyaluran MBG Saat Libur Sekolah
Pemerintah juga mengubah skema distribusi saat libur sekolah. MBG tidak lagi diberikan ke seluruh siswa pada masa libur.
BGN hanya menyalurkan bantuan kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
“Pada hari libur sekolah, kami fokuskan bantuan untuk kelompok rentan,” kata Dadan.
Langkah ini membantu pemerintah menjaga keberlanjutan program tanpa membebani anggaran saat aktivitas sekolah berhenti.
Anggaran Turun, Nilai Gizi Tetap
Pemerintah memangkas anggaran MBG 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemangkasan ini untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki tata kelola program.
Meski anggaran turun, pemerintah tidak mengubah nilai makanan. Setiap porsi tetap bernilai sekitar Rp10 ribu sesuai harga bahan baku di daerah masing-masing.
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah masih mengevaluasi kemungkinan penyesuaian lanjutan, tetapi saat ini angka tersebut menjadi acuan sementara.
Hingga April 2026, MBG telah menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat. Pemerintah juga mengoperasikan puluhan ribu dapur layanan di berbagai daerah.
Pemerintah menilai cakupan ini sudah luas, tetapi tetap melakukan evaluasi agar distribusi lebih tepat sasaran. Fokus ke depan bergeser ke efektivitas dan pemerataan manfaat.
Penutup
Perubahan jadwal MBG menjadi lima hari menunjukkan pemerintah menyesuaikan program dengan kondisi anggaran tanpa mengurangi sasaran utama. Pemerintah tetap menjaga bantuan gizi untuk anak sekolah dan kelompok rentan agar program tetap berjalan stabil dan tepat sasaran.(ar)
