DPR Sahkan RUU Polri, Perkuat Transformasi dan Tata Kelola Kepolisian

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 9 Juni 2026 - 18:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Dok. Humas POLRI

Dok. Humas POLRI

Jakarta, Jemarionline.com – DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Polri dalam rapat paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen. Keputusan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi kelembagaan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Melalui regulasi baru ini, pemerintah dan DPR ingin memastikan Polri memiliki landasan hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, aturan tersebut juga mendukung peningkatan profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Perkembangan teknologi, perubahan pola kejahatan, dan meningkatnya tuntutan pelayanan publik menjadi beberapa alasan yang mendorong lahirnya pembaruan regulasi tersebut.

DPR Dorong Penguatan Kelembagaan Polri

DPR menilai institusi kepolisian memerlukan penguatan kelembagaan agar mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks.

Karena itu, regulasi baru memberikan arah yang lebih jelas bagi Polri dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat.

Selain memperkuat struktur organisasi, aturan tersebut juga membuka ruang untuk meningkatkan efektivitas kerja di berbagai lini pelayanan.

Langkah ini diharapkan dapat membantu kepolisian bekerja lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Reformasi Polri Jadi Fokus Utama

RUU Polri menempatkan reformasi kelembagaan sebagai salah satu fokus utama.

Baca Juga :  Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto di Pulau Miangas Berlangsung Aman dan Lancar, Aparat TNI-Polri Pastikan Pengamanan VVIP Ketat

Pemerintah ingin mendorong perubahan yang tidak hanya menyentuh aspek organisasi, tetapi juga budaya kerja dan kualitas sumber daya manusia.

Melalui reformasi tersebut, Polri dapat meningkatkan kemampuan personel, memperkuat integritas, dan memperluas pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas.

Karena itu, reformasi tidak hanya berorientasi pada struktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Tata Kelola yang Lebih Transparan

Regulasi baru juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Pemerintah berharap setiap proses kerja kepolisian dapat berjalan lebih terbuka sehingga masyarakat memperoleh kepastian dan kepercayaan yang lebih tinggi terhadap institusi penegak hukum.

Selain itu, sistem pengawasan internal juga mendapat perhatian agar setiap personel menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku.

Dengan tata kelola yang baik, Polri dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Perkuat Pelayanan Berbasis Teknologi

Kemajuan teknologi mendorong berbagai instansi pemerintah melakukan transformasi digital, termasuk Polri.

Karena itu, regulasi baru memberi dukungan terhadap pengembangan layanan berbasis teknologi yang lebih cepat dan efisien.

Baca Juga :  Cara Cek Desil Bansos 2026 Lewat HP Pakai NIK KTP, Ini Panduan Lengkapnya

Masyarakat kini menuntut pelayanan yang mudah diakses, transparan, dan mampu memberikan kepastian dalam waktu singkat.

Melalui pemanfaatan teknologi, Polri dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempercepat proses administrasi dan penanganan laporan masyarakat.

Hadapi Ancaman Keamanan Modern

Perkembangan dunia digital memunculkan berbagai tantangan baru yang memerlukan penanganan berbeda dibandingkan kejahatan konvensional.

Ancaman seperti kejahatan siber, penipuan digital, penyalahgunaan data, hingga penyebaran informasi palsu terus berkembang setiap tahun.

Karena itu, Polri membutuhkan dukungan regulasi yang mampu mengakomodasi perubahan tersebut.

Aturan baru ini membantu kepolisian meningkatkan kesiapan dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin beragam.

Tingkatkan Kepercayaan Masyarakat

Kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan tugas kepolisian.

Melalui penguatan reformasi, peningkatan profesionalisme, dan perbaikan tata kelola, Polri berupaya membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat.

Selain itu, pelayanan yang cepat dan transparan juga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja kepolisian.

Karena itu, implementasi regulasi baru menjadi langkah penting untuk memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik.

Berita Terkait

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Bahas Penyadapan
Sah Masuk APBN 2027, Ini Daftar Gaji PPPK Golongan I hingga XVII
MA Batalkan Suket SMA Gibran, PDI-P dan PKS Galang Suara DPR
Putusan MA Soal Suket Gibran, Gerindra Buka Suara
BKN Buka Suara Soal Peluang PPPK Menjadi PNS: Tidak Ada Pengangkatan Otomatis
Aturan Baru Penyaluran MBG Saat Sekolah Terapkan PJJ Akibat Karhutla
KPK Sita Tong Biru Berisi Uang Ratusan Juta Rupiah Terkait Suap Proyek Klaten
Sekjen PBB Kunjungi RI, Polisi Terapkan Rekayasa Jalur Jakarta Sentul
Berita ini 50 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 13:57 WIB

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Bahas Penyadapan

Senin, 2 November 2026 - 07:05 WIB

Sah Masuk APBN 2027, Ini Daftar Gaji PPPK Golongan I hingga XVII

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 17:28 WIB

MA Batalkan Suket SMA Gibran, PDI-P dan PKS Galang Suara DPR

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 17:19 WIB

Putusan MA Soal Suket Gibran, Gerindra Buka Suara

Rabu, 21 Oktober 2026 - 09:58 WIB

BKN Buka Suara Soal Peluang PPPK Menjadi PNS: Tidak Ada Pengangkatan Otomatis

Berita Terbaru