Gibran Rakabuming Raka Minta Hakim Ad Hoc Dilibatkan di Sidang Kasus Air Keras Andrie Yunus

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 10 April 2026 - 01:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat memberi keterangan. (Alamudin Hamapu/detikSumut)

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat memberi keterangan. (Alamudin Hamapu/detikSumut)

Jemarionline – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar hakim ad hoc dilibatkan dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Menurutnya, pelibatan hakim ad hoc yang memiliki integritas dan rekam jejak baik penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Baca Juga :  Eks Guru MTs Depok Sebar Brosur Jasa Tak Senonoh, Diduga HIV Sejak 2014

Ia menegaskan bahwa persidangan harus berjalan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dinilai penting agar keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Gibran juga menekankan bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus diyakini oleh publik.

Baca Juga :  Timnas Putri Indonesia Kalah 1-3 dari RD Kongo, Gagal ke Final

Selain itu, pemerintah disebut berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan agar lebih transparan dan kredibel.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sendiri menjadi perhatian luas publik. Proses hukum yang berjalan diharapkan mampu mengungkap seluruh fakta secara adil.

Berita Terkait

Intrik Vendor Rekanan BGN di Balik Markup Motor Listrik Rp 1,1 Triliun
Apakah 15 Juni Cuti Bersama? Ini Penjelasan Berdasarkan SKB 3 Menteri
Cara Cek Bansos Kemensos Juni 2026, Ini Daftar Bantuan dan Besarannya
DPR Usul MBG Disetop Sementara Selama Libur Sekolah, Ini Alasannya
PSI Pastikan Jokowi Segera Jabat Dewan Pembina, Tinggal Tunggu Seremoni
Kepala BGN Bantah Narasi Dana MBG untuk Presiden, Tegaskan Informasi Itu Hoaks
BPK Proses Etik ASN BPK Terlibat Suap Muara Enim, Siap Buka Data ke KPK
Zulhas Sebut Jumlah SPPG Membengkak, Negara Berpotensi Boros Rp 1 Triliun Per Bulan
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 21:00 WIB

Intrik Vendor Rekanan BGN di Balik Markup Motor Listrik Rp 1,1 Triliun

Minggu, 14 Juni 2026 - 20:00 WIB

Apakah 15 Juni Cuti Bersama? Ini Penjelasan Berdasarkan SKB 3 Menteri

Minggu, 14 Juni 2026 - 19:00 WIB

Cara Cek Bansos Kemensos Juni 2026, Ini Daftar Bantuan dan Besarannya

Sabtu, 13 Juni 2026 - 22:00 WIB

DPR Usul MBG Disetop Sementara Selama Libur Sekolah, Ini Alasannya

Sabtu, 13 Juni 2026 - 20:00 WIB

PSI Pastikan Jokowi Segera Jabat Dewan Pembina, Tinggal Tunggu Seremoni

Berita Terbaru