Gibran Rakabuming Raka Minta Hakim Ad Hoc Dilibatkan di Sidang Kasus Air Keras Andrie Yunus

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 10 April 2026 - 01:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat memberi keterangan. (Alamudin Hamapu/detikSumut)

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka saat memberi keterangan. (Alamudin Hamapu/detikSumut)

Jemarionline – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar hakim ad hoc dilibatkan dalam persidangan kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Menurutnya, pelibatan hakim ad hoc yang memiliki integritas dan rekam jejak baik penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum.

Baca Juga :  Said Iqbal: KSPI Siap Dampingi Buruh Toba Pulp yang Terancam PHK Sepihak

Ia menegaskan bahwa persidangan harus berjalan secara jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dinilai penting agar keadilan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Gibran juga menekankan bahwa keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus diyakini oleh publik.

Baca Juga :  Polri Mutasi 1.121 Perwira, Promosikan 45 Polwan dan Bentuk Polresta Baru

Selain itu, pemerintah disebut berkomitmen untuk terus memperkuat sistem peradilan agar lebih transparan dan kredibel.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus sendiri menjadi perhatian luas publik. Proses hukum yang berjalan diharapkan mampu mengungkap seluruh fakta secara adil.

Berita Terkait

Sah Masuk APBN 2027, Ini Daftar Gaji PPPK Golongan I hingga XVII
MA Batalkan Suket SMA Gibran, PDI-P dan PKS Galang Suara DPR
Putusan MA Soal Suket Gibran, Gerindra Buka Suara
BKN Buka Suara Soal Peluang PPPK Menjadi PNS: Tidak Ada Pengangkatan Otomatis
Aturan Baru Penyaluran MBG Saat Sekolah Terapkan PJJ Akibat Karhutla
KPK Sita Tong Biru Berisi Uang Ratusan Juta Rupiah Terkait Suap Proyek Klaten
Sekjen PBB Kunjungi RI, Polisi Terapkan Rekayasa Jalur Jakarta Sentul
Profil Hamenang Wajar Ismoyo dan Catatan Hartanya Usai Terjaring OTT KPK
Berita ini 12 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 2 November 2026 - 07:05 WIB

Sah Masuk APBN 2027, Ini Daftar Gaji PPPK Golongan I hingga XVII

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 17:28 WIB

MA Batalkan Suket SMA Gibran, PDI-P dan PKS Galang Suara DPR

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 17:19 WIB

Putusan MA Soal Suket Gibran, Gerindra Buka Suara

Rabu, 21 Oktober 2026 - 09:58 WIB

BKN Buka Suara Soal Peluang PPPK Menjadi PNS: Tidak Ada Pengangkatan Otomatis

Minggu, 18 Oktober 2026 - 07:22 WIB

Aturan Baru Penyaluran MBG Saat Sekolah Terapkan PJJ Akibat Karhutla

Berita Terbaru