Jakarta, jemarionline.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperkuat perang mafia pangan nasional untuk menutup celah praktik curang di sektor pangan yang merugikan petani dan masyarakat luas.
Pemerintah bergerak lebih keras membongkar jaringan mafia pangan di Indonesia. Aparat tidak hanya menyasar pelaku kecil, tetapi juga mengejar pihak yang mengatur harga, stok, dan distribusi bahan pokok.
Amran menegaskan banyak praktik curang sudah berlangsung lama dan merugikan rakyat. Pemerintah kini mempercepat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku dari hulu hingga hilir.
“Ini bukan kasus kecil. Kita sedang berhadapan dengan jaringan yang sudah bekerja bertahun-tahun,” kata Amran.
Ribuan Kasus Terungkap
Data dari Satgas Pangan Polri menunjukkan ribuan kasus mafia pangan sudah diproses.
Pada 2017–2019, aparat menangani 784 kasus dan menetapkan 411 tersangka. Pada 2024–2025, mereka menangani 94 kasus dengan 77 tersangka.
Kasus paling banyak terjadi pada beras, pupuk, dan minyak goreng. Pemerintah juga mencabut lebih dari 2.000 izin distributor pupuk yang melanggar aturan.
Langkah ini memperlihatkan upaya serius untuk memperbaiki tata kelola pangan nasional.
Beras, Minyak, dan Pupuk Jadi Sorotan
Pemerintah menemukan banyak pelanggaran di sektor beras. Dari ratusan sampel, sebagian besar beras premium dan medium tidak memenuhi standar mutu dan harga.
Petugas juga mengungkap praktik pengemasan ulang beras subsidi yang kemudian dijual sebagai beras premium dengan harga lebih tinggi. Praktik ini merugikan konsumen dalam jumlah besar.
Di sektor minyak goreng, produk MinyaKita ditemukan dijual di atas harga eceran tertinggi dan tidak sesuai takaran. Aparat langsung menindak kasus tersebut.
“Kalau ada yang bermain di kebutuhan pokok, kita tindak tegas,” ujar Amran.
Di sektor pupuk, pemerintah menemukan pupuk palsu tanpa kandungan unsur hara. Petani yang membeli produk itu tidak mendapatkan manfaat sama sekali.
Kerugian petani mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Banyak korban berasal dari petani kecil yang memakai kredit usaha rakyat untuk modal tanam.
Penertiban Internal dan Pengawasan Ketat
Pemerintah juga menindak pelanggaran di internal kementerian. Sejumlah pejabat ikut diproses karena dugaan penyimpangan.
Beberapa di antaranya masuk daftar pencarian orang. Pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran dari dalam institusi.
Aparat penegak hukum terus mempercepat penanganan kasus bersama kementerian.
Fokus Benahi Sistem Pangan
Amran menegaskan pemerintah tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga membenahi sistem pangan nasional.
Pemerintah memperketat distribusi pupuk, mengawasi stok beras, dan mengontrol harga agar tidak mudah dimanipulasi.
“Semua kita benahi supaya tidak ada celah untuk mafia pangan,” katanya.(ar)
