KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Kuota Haji, Gus Alex Diperiksa

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 26 Januari 2026 - 19:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Kuota Haji, Gus Alex Diperiksa

KPK Lanjutkan Penyidikan Kasus Kuota Haji, Gus Alex Diperiksa

Jemarionline,Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan langkah lanjutan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji 2023–2024. Kali ini, penyidik memanggil Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

“Benar, hari ini saudara IAA (Ishfah Abidal Aziz) dipanggil penyidik dalam kapasitas sebagai saksi terkait perkara kuota haji,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Menurut catatan KPK, Gus Alex hadir di Gedung Merah Putih pukul 09.38 WIB. Selain Gus Alex, penyidik juga menghadirkan Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro travel dan umrah PT Maktour, sebagai saksi dalam kasus yang sama.

Baca Juga :  KPK OTT Bupati Rejang Lebong Bengkulu, Diduga Terkait Suap Proyek

Kasus ini pertama kali diumumkan KPK untuk disidik pada 9 Agustus 2025. Penghitungan awal kerugian negara yang dihasilkan dari dugaan praktik korupsi ini mencapai lebih dari Rp1 triliun. Pada tahap awal penyidikan, KPK juga menetapkan pencegahan bepergian ke luar negeri selama enam bulan terhadap tiga orang, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Gus Alex, dan Fuad Hasan Masyhur.

Kemudian pada 9 Januari 2026, KPK menyatakan dua dari tiga orang yang dicegah tersebut resmi menjadi tersangka, yakni Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA).

Baca Juga :  Kejagung Ungkap Korupsi Ekspor CPO Berkedok POME

Selain penanganan oleh KPK, Pansus Hak Angket Haji DPR RI sebelumnya menemukan sejumlah kejanggalan terkait penyelenggaraan haji 2024. Salah satunya adalah pembagian kuota tambahan 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi, yang dibagi secara 50:50 antara haji reguler dan haji khusus.

Pembagian ini dinilai tidak sesuai aturan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang menentukan kuota haji khusus sebesar 8 persen, sedangkan kuota reguler mencapai 92 persen.

KPK menegaskan akan melanjutkan penyidikan secara transparan dan profesional untuk menindak dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji, menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi haji nasional.

Berita Terkait

Penyaluran MBG Disetop Saat Libur Sekolah untuk Evaluasi SPPG di Seluruh Indonesia
Menag Usul Tambahan Anggaran Rp41,8 Triliun untuk 2027, Fokus Insentif Guru Non-ASN dan Revitalisasi Madrasah
Natalius Pigai: MBG Tidak Boleh Langsung Disebut Pelanggaran HAM
Pertamina Buka Suara Soal Harga Asli Pertalite Rp 18.040 per Liter
BBM Baru B50 Resmi Meluncur 1 Juli 2026, Ini Manfaat dan Tujuannya
Gibran Terima Demonstran, Apresiasi Sikap Kritis Mahasiswa
Foto e-KTP Jelek Bisa Diganti? Ini Syarat dan Aturan Resminya
Megawati Bela Demo Mahasiswa di Bundaran HI: Jangan Takut Suarakan Pendapat
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 15:00 WIB

Penyaluran MBG Disetop Saat Libur Sekolah untuk Evaluasi SPPG di Seluruh Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 - 13:36 WIB

Menag Usul Tambahan Anggaran Rp41,8 Triliun untuk 2027, Fokus Insentif Guru Non-ASN dan Revitalisasi Madrasah

Rabu, 17 Juni 2026 - 12:00 WIB

Natalius Pigai: MBG Tidak Boleh Langsung Disebut Pelanggaran HAM

Rabu, 17 Juni 2026 - 11:00 WIB

Pertamina Buka Suara Soal Harga Asli Pertalite Rp 18.040 per Liter

Selasa, 16 Juni 2026 - 19:00 WIB

Gibran Terima Demonstran, Apresiasi Sikap Kritis Mahasiswa

Berita Terbaru