KPK Tangkap Dua Kepala Daerah dalam Satu Hari

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 19 Januari 2026 - 19:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(Foto: Liputan6.com/Fachrur Rozie).

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Liputan6.com/Fachrur Rozie).

Jemarionline – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT).
Dalam satu hari yang sama, dua kepala daerah diamankan dalam operasi terpisah.

Kedua kepala daerah tersebut adalah Wali Kota Madiun dan Bupati Pati.
KPK menyatakan penindakan ini merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi di daerah.

OTT Wali Kota Madiun

KPK mengamankan Wali Kota Madiun, Maidi, pada Senin pagi.
Operasi dilakukan di wilayah Kota Madiun, Jawa Timur.

Selain Maidi, sejumlah pihak lain turut diamankan.
Mereka terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta.

KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai.
Uang tersebut diduga berkaitan dengan fee proyek dan pengelolaan dana CSR.

Baca Juga :  Pemerintah Tetapkan Kuota 5.750 Beasiswa LPDP pada 2026

Selanjutnya, beberapa pihak dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami peran masing-masing pihak.

OTT Bupati Pati

Pada hari yang sama, KPK juga melakukan OTT di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
Dalam operasi ini, Bupati Pati, Sudewo, ikut diamankan.

Juru Bicara KPK menyampaikan bahwa Sudewo masih berstatus terperiksa.
Pemeriksaan sementara dilakukan di Polres Kudus.

Hingga saat ini, KPK belum membeberkan detail perkara yang menjerat Sudewo.
Keterangan lengkap akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal selesai.

Baca Juga :  MPR Apresiasi Sikap Dua SMA Tolak Final Ulang LCC Empat Pilar Kalbar

Masih Tahap Pemeriksaan

KPK menegaskan bahwa seluruh pihak yang diamankan belum tentu menjadi tersangka.
Penyidik memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

KPK juga menegaskan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Setiap perkembangan kasus akan diumumkan secara resmi kepada publik.

Komitmen Pemberantasan Korupsi

Penindakan ini menunjukkan KPK masih aktif melakukan operasi di awal 2026.
Lembaga antirasuah menilai korupsi di daerah harus ditangani secara serius.

KPK mengajak seluruh pejabat publik untuk menjalankan pemerintahan secara bersih.
Masyarakat juga diminta ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah.

Berita Terkait

100 Ucapan Hari Guru Nasional 2026 Paling Menyentuh
Mundur dari Wapres, Gibran Tetap Terima Rumah dan Uang Pensiun
Respons Jokowi Usai Gibran Mundur dari Kursi Wakil Presiden RI
Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Bahas Penyadapan
Sah Masuk APBN 2027, Ini Daftar Gaji PPPK Golongan I hingga XVII
MA Batalkan Suket SMA Gibran, PDI-P dan PKS Galang Suara DPR
Putusan MA Soal Suket Gibran, Gerindra Buka Suara
BKN Buka Suara Soal Peluang PPPK Menjadi PNS: Tidak Ada Pengangkatan Otomatis
Berita ini 110 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 14:23 WIB

100 Ucapan Hari Guru Nasional 2026 Paling Menyentuh

Kamis, 12 November 2026 - 16:42 WIB

Mundur dari Wapres, Gibran Tetap Terima Rumah dan Uang Pensiun

Kamis, 12 November 2026 - 16:30 WIB

Respons Jokowi Usai Gibran Mundur dari Kursi Wakil Presiden RI

Senin, 9 November 2026 - 13:57 WIB

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Bahas Penyadapan

Senin, 2 November 2026 - 07:05 WIB

Sah Masuk APBN 2027, Ini Daftar Gaji PPPK Golongan I hingga XVII

Berita Terbaru