Aceh, jemarionline.com – Pemerintah memastikan huntap Aceh Tamiang siap memasuki tahap pembangunan.
Sebanyak 37 lokasi hunian tetap untuk warga terdampak bencana sudah memiliki kesiapan lahan, sedangkan tiga titik lainnya masih menjalani proses negosiasi dengan perusahaan pemegang HGU.
Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Safrizal ZA memimpin rapat percepatan bersama Koordinator Posko Penanggulangan Bencana DPR RI TA Khalid di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Sabtu (23/5/2026).
Pemerintah daerah, balai kementerian, dan sejumlah perusahaan perkebunan ikut membahas percepatan pembangunan huntap komunal bagi masyarakat terdampak bencana.
Pemerintah Fokus Selesaikan Tiga Lahan
Pemkab Aceh Tamiang mengusulkan 40 titik pembangunan huntap komunal. Pemerintah langsung menyatakan 37 lokasi siap memasuki tahap pembangunan.
Sementara itu, tiga lokasi lain masih menunggu kesepakatan pelepasan lahan HGU.
Tiga perusahaan yang masih menjalani proses negosiasi yakni PT Perkebunan Semadam, PT Perkebunan Pertanian Pati Sari, dan PT Evans Indonesia melalui PT Simpang Kiri Plantations.
Di sisi lain, beberapa perusahaan sudah menyelesaikan proses pelepasan lahan. Perusahaan tersebut antara lain PT Perkebunan Nusantara, PT Padang Palma Permai, PT Socfindo, PT Desa Jaya, dan PT Bahruni.
TA Khalid meminta seluruh pihak mempercepat proses negosiasi agar pembangunan huntap berjalan sesuai target.
“Kami berharap koordinasi dengan perusahaan segera selesai supaya pembangunan huntap bisa langsung berjalan,” ujar Khalid.
Safrizal Dorong Percepatan Administrasi
Safrizal meminta pemerintah daerah segera menyiapkan kepastian administrasi agar pembangunan tidak tertunda terlalu lama.
Ia menawarkan solusi berupa dokumen bridging sebagai dasar awal pembangunan di atas lahan HGU sambil menunggu proses administrasi pemindahan aset selesai.
Menurut Safrizal, langkah percepatan sangat penting karena banyak warga masih tinggal di hunian sementara.
“Pilihan lokasi pembangunan huntap sudah melalui penilaian terukur dan pertimbangan matang,” kata Safrizal.
Ia juga menegaskan pemerintah sudah mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, budaya, hingga risiko kebencanaan sebelum menentukan lokasi pembangunan.
Kebutuhan Lahan Relatif Kecil
Safrizal menilai kebutuhan lahan huntap sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan total luas HGU perusahaan perkebunan di Aceh Tamiang.
Karena itu, pemerintah berharap perusahaan mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana demi kepentingan masyarakat.
Pemerintah daerah juga mulai menghitung kebutuhan lahan berdasarkan kajian Kementerian Pekerjaan Umum.
Perhitungan tersebut mencakup pembangunan rumah warga serta fasilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, dan ruang sosial.
Dengan perencanaan itu, pemerintah ingin menghadirkan kawasan hunian yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat terdampak bencana.
Warga Masih Tinggal di Huntara
Usai rapat koordinasi, Safrizal bersama rombongan Galapana DPR RI meninjau lokasi HGU di Desa Bukit Rata yang nantinya menjadi kawasan huntap.
Rombongan juga mengunjungi Huntara 3 Bukit Rata yang saat ini masih menampung puluhan keluarga terdampak bencana.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah menyerahkan bantuan peralatan dapur kepada 72 kepala keluarga yang masih tinggal di hunian sementara.
Kondisi itu menunjukkan banyak warga masih menunggu kepastian tempat tinggal permanen.
Pemerintah berharap pembangunan huntap segera dimulai agar masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan aman setelah bencana.
Dengan kesiapan 37 lokasi yang sudah rampung, Aceh Tamiang kini memasuki tahap penting dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.(ar)
