Jemarionline – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok I Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan resmi menjadi tersangka kasus dugaan suap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kejadian ini menuai kekecewaan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto.
Keduanya diduga meminta fee Rp 1 miliar terkait pengurusan perkara eksekusi lahan seluas 6.500 meter persegi milik PT Karabha Digdaya (KD). PT KD kemudian sepakat memberikan Rp 850 juta. OTT dilakukan pada 5 Februari 2026.
Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa perbuatan para hakim tersebut mencoreng integritas dan kehormatan institusi MA. Ia menekankan bahwa saat ini kesejahteraan hakim sudah diperhatikan negara, termasuk kenaikan gaji hingga 280% sejak Juni 2025 melalui PP Nomor 42 Tahun 2025.
“Tidak ada lagi alasan bagi hakim untuk melakukan tindakan tercela demi keuntungan pribadi,” ujar Yanto.
Saat ini, kedua hakim telah diberhentikan sementara oleh MA. Pemberhentian dilakukan setelah penetapan tersangka dan penahanan oleh KPK. Jika terbukti bersalah dalam persidangan, mereka akan diberhentikan secara tidak hormat.
Selain kedua hakim, Jurusita PN Depok, Yohansyah Maruanaya, juga ikut terjaring OTT KPK. Selain itu, pihak PT KD yang terlibat turut ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Direktur Utama Trisnadi Yulrisman dan Head Corporate Legal Berliana Tri Ikusuma.
Kasus ini bermula dari permohonan eksekusi PT KD pada Januari 2025 yang belum dilaksanakan PN Depok hingga Februari 2025. Dugaan suap muncul terkait percepatan eksekusi lahan yang telah memiliki putusan hukum tetap.
MA menyatakan akan mendukung seluruh proses hukum KPK dan tidak menghalangi penegakan hukum terhadap hakim yang melakukan tindak pidana.
