Normalisasi Batang Toru dan Pembangunan Huntara Dipercepat

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 28 Januari 2026 - 12:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : BNPB

Foto : BNPB

Jemarionline,Jakarta – Dua bulan setelah banjir dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Sumatra pada 25 November 2025, upaya pemulihan di Kabupaten Tapanuli Selatan terus dipercepat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama pemerintah daerah serta berbagai kementerian dan lembaga kini memusatkan perhatian pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, khususnya pembangunan hunian sementara (huntara) dan penanganan Sungai Batang Toru.

Berdasarkan data BNPB, sebanyak 816 Kepala Keluarga (KK) tercatat sebagai penerima bantuan huntara di Tapanuli Selatan. Dari jumlah tersebut, 683 KK akan menempati huntara terpusat, sedangkan 133 KK lainnya memperoleh huntara mandiri yang dibangun di lahan milik masing-masing warga.

Pembangunan huntara terpusat dilakukan secara kolaboratif oleh beberapa pihak. Danantara bertanggung jawab membangun 186 unit huntara di Desa Simarpinggan, Kecamatan Angkola Selatan. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengerjakan 245 unit huntara di Desa Napa, Kecamatan Batang Toru. BNPB sendiri membangun huntara terpusat di dua lokasi, yaitu 118 unit di Desa Aek Lantong, Kecamatan Sipirok, serta 134 unit di Desa Simatohir, Kecamatan Angkola Sangkunur. Adapun pembangunan huntara mandiri sepenuhnya dilaksanakan oleh BNPB.

Baca Juga :  DKPP Berhentikan Tiga Penyelenggara Pemilu dari Jabatan

Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan huntara tersebut dapat diselesaikan sebelum bulan Ramadhan. Target ini ditetapkan agar masyarakat terdampak dapat menjalani ibadah puasa dengan kondisi tempat tinggal yang lebih layak dan aman.

Selain huntara, pembangunan hunian tetap (huntap) juga berjalan bersamaan. Yayasan Buddha Tzu Chi membangun huntap terpusat di kawasan PTPN, Desa Hapesong. Dari total 227 unit rumah yang direncanakan, progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 30 persen. Pemerintah berharap seluruh unit huntap dapat rampung dan siap dihuni pada akhir Maret 2026.

Baca Juga :  Harga BBM Pertamina Turun Mulai 1 Februari 2026, Pertamax Cs Lebih Murah

Di sektor mitigasi bencana, normalisasi Sungai Batang Toru menjadi perhatian serius. Saat banjir bandang terjadi, luapan sungai merusak permukiman dan area persawahan warga. Pascabencana, kondisi sungai mengalami pendangkalan signifikan akibat endapan pasir, batu, dan material kayu.

Pekerjaan normalisasi Sungai Batang Toru telah dimulai sejak 8 Januari 2026 oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatra Utara. Hingga Sabtu, 24 Januari 2026, proses pengerukan masih berlangsung. Sebanyak enam unit alat berat dikerahkan untuk membersihkan material sungai sekaligus membangun tanggul darurat di sepanjang wilayah Desa Hapesong.

Langkah ini dinilai penting sebagai upaya pencegahan bencana, mengingat potensi curah hujan tinggi masih diperkirakan terjadi hingga Maret mendatang. Normalisasi sungai diharapkan dapat mengurangi risiko luapan air dan melindungi kawasan permukiman warga.

Berita Terkait

PPPK Gugat UU ASN, Soroti Pasal yang Dinilai Diskriminatif
Honorer TMS Mulai Dialihkan ke Outsourcing, Sebagian Tertarik karena Gaji Dinilai Lebih Tinggi
5 Poin Penting Penjelasan MenPANRB, PNS hingga PPPK Paruh Waktu Wajib Tahu, Termasuk Soal Gaji
BKN Umumkan Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Manajemen ASN Februari 2026
Polemik Revisi UU KPK: DPR dan Jokowi Saling Lempar Tanggung Jawab
Menpan RB Beri Sinyal Tes CPNS 2026, Terkait Pensiun 160 Ribu PNS
KemenHAM Buka Formasi Analis HAM hingga Juli 2026, ASN Bisa Mendaftar
Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Disebut Lebih Rendah dari Honorer, Ini Penjelasan Pemerintah
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 27 Februari 2026 - 09:30 WIB

PPPK Gugat UU ASN, Soroti Pasal yang Dinilai Diskriminatif

Jumat, 27 Februari 2026 - 08:30 WIB

Honorer TMS Mulai Dialihkan ke Outsourcing, Sebagian Tertarik karena Gaji Dinilai Lebih Tinggi

Kamis, 26 Februari 2026 - 21:00 WIB

5 Poin Penting Penjelasan MenPANRB, PNS hingga PPPK Paruh Waktu Wajib Tahu, Termasuk Soal Gaji

Kamis, 26 Februari 2026 - 20:00 WIB

BKN Umumkan Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Manajemen ASN Februari 2026

Kamis, 26 Februari 2026 - 08:16 WIB

Polemik Revisi UU KPK: DPR dan Jokowi Saling Lempar Tanggung Jawab

Berita Terbaru

PPPK Gugat UU ASN, Soroti Pasal yang Dinilai Diskriminatif

Nasional

PPPK Gugat UU ASN, Soroti Pasal yang Dinilai Diskriminatif

Jumat, 27 Feb 2026 - 09:30 WIB