Jemarionline.com – Pengamat politik Ray Rangkuti kembali mengangkat isu sensitif soal relasi sipil dan militer. Ia menilai peran militer dalam ruang sipil mulai meluas dan perlu mendapat perhatian serius.

Ia menyampaikan pandangan tersebut dalam diskusi publik yang membahas dinamika politik nasional. Dalam forum itu, ia langsung mengaitkan kondisi tersebut dengan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus.

Menurutnya, publik tidak bisa melihat kasus ini sebagai peristiwa tunggal. Sebaliknya, ia mengajak semua pihak membaca konteks yang lebih luas.

Peran Militer Dinilai Makin Masuk Ranah Sipil

Ray menilai tren keterlibatan militer dalam urusan sipil semakin terlihat dalam beberapa kebijakan terakhir. Ia mencontohkan perluasan fungsi militer yang tidak lagi terbatas pada pertahanan negara.

Selain itu, sejumlah diskusi publik juga menyoroti hal serupa. Beberapa pihak bahkan menilai kondisi ini mengarah pada penguatan karakter militer dalam kehidupan sipil.

Di sisi lain, Ray mengingatkan bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah menjaga garis batas yang tegas antara fungsi sipil dan militer.

Singgung Dugaan Operasi Intelijen

Ray juga menyoroti dugaan adanya operasi intelijen dalam kasus Andrie Yunus. Ia mempertanyakan relevansi pendekatan tersebut dalam kasus yang melibatkan warga sipil.

Menurutnya, aparat seharusnya mengedepankan proses hukum terbuka. Dengan begitu, publik dapat mengawasi jalannya penanganan kasus secara objektif.

Selain itu, sejumlah kalangan masyarakat sipil juga mendorong agar kasus ini diusut hingga tuntas, termasuk mengungkap aktor intelektual di baliknya.

Dorong Penegakan Hukum di Peradilan Umum

Ray menegaskan bahwa proses hukum sebaiknya berlangsung di peradilan umum. Ia menilai langkah ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Di sisi lain, sejumlah pihak juga mengkhawatirkan penggunaan peradilan militer. Mereka menilai proses tersebut berpotensi berlangsung tertutup dan sulit diawasi publik.

Karena itu, Ray meminta pemerintah memastikan proses hukum berjalan terbuka. Ia juga menekankan bahwa kepercayaan publik menjadi taruhan dalam penanganan kasus ini.

Demokrasi Butuh Supremasi Sipil yang Kuat

Lebih jauh, Ray mengingatkan bahwa demokrasi membutuhkan kontrol sipil yang kuat terhadap institusi negara. Ia menilai perluasan peran militer tanpa batas jelas dapat mengganggu keseimbangan tersebut.

Selain itu, ia juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis terhadap kebijakan negara. Dengan sikap tersebut, ruang demokrasi bisa tetap terjaga.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa supremasi sipil harus tetap menjadi prinsip utama dalam sistem demokrasi Indonesia.