Jakarta, Jemarionline.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan mekanisme khusus mengenai distribusi program MBG sekolah saat kegiatan belajar tatap muka beralih ke pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kebijakan ini merespons dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memaksa ribuan siswa belajar dari rumah di berbagai daerah.
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa kelanjutan pembagian jatah makan harian siswa sepenuhnya berpijak pada surat keputusan resmi kepala daerah. Keputusan gubernur atau bupati setempat langsung menjadi acuan utama para petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lapangan.
Pemerintah membatalkan pengiriman paket makanan pada keesokan harinya jika pemberitahuan libur kelas masuk sebelum dapur umum membeli bahan baku. Langkah taktis ini langsung memangkas risiko pemborosan anggaran negara dan menjaga perputaran rantai pasok pangan daerah.
Sebaliknya, juru masak SPPG tetap membagikan hidangan yang telanjur mereka olah ketika instruksi pembatasan aktivitas tiba terlambat. BGN memastikan tidak ada satu pun paket makanan yang terbuang percuma akibat perubahan jadwal belajar yang mendadak.
Sudaryono menggarisbawahi bahwa penyesuaian teknis tersebut bukan berarti program Makan Bergizi Gratis (MBG) beroperasi penuh tanpa pengawasan. Pengelola dapur gizi wajib menimbang waktu masuknya memo darurat serta progres persiapan hidangan di masing-masing unit kerja.
BGN Susun Skema Pembagian MBG Masa Darurat Asap
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini langsung menyoroti pembekuan sementara aliran menu makan bergizi siswa sekolah tersebut. Ia mendesak kementerian terkait mengkaji ulang kebijakan penundaan ini agar tidak merugikan hak gizi murid maupun operasional SPPG.
Yahya mengingatkan bahwa penghentian bantuan pangan dalam durasi waktu yang tidak pasti berpeluang mengancam status nutrisi harian pelajar. Pemerintah pusat dan daerah perlu menyepakati format distribusi pengganti yang aman bagi warga terdampak polusi udara pekat.
Politisi Senayan ini menyodorkan alternatif teknis lewat pengambilan jatah menu harian langsung ke sekolah oleh para wali murid. Pihak sekolah, asosiasi wali murid, dan pengelola dapur gizi dapat mematangkan skema penjemputan ini asalkan tidak memberatkan keluarga.
Selain jatah siswa sekolah, Yahya meminta aparatur negara mengawal ketat distribusi paket gizi bagi kelompok 3B. Kelompok rentan yang mencakup ibu hamil, ibu menyusui, serta balita wajib menerima asupan kaya nutrisi secara berkesinambungan.
Intervensi nutrisi harian pada masa 1.000 hari pertama kehidupan memegang peranan krusial dalam menekan lonjakan angka kasus tengkes (stunting). Penghentian suplai pangan sehat pada fase emas ini berisiko menghambat perkembangan jaringan otak anak hingga 80 persen.
Kemendikdasmen Terapkan Panduan Belajar Berdasarkan Mutu Udara
Pada sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung meski kabut asap mengepung permukiman. Pejabat kementerian mewajibkan setiap guru menghadirkan metode mengajar yang fleksibel dan aman bagi kondisi pernapasan anak didik.
Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026 kini menjadi panduan operasional satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga sekolah menengah. Regulasi ini mengaitkan format pertemuan kelas secara langsung dengan pantauan angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU).
Sekolah menggelar kelas tatap muka penuh ketika alat pantau ISPU menunjukkan level Baik pada rentang 1 hingga 50. Pembina sekolah mulai membatasi olahraga luar ruangan saat mutu udara merosot ke level Sedang pada skala 51 sampai 100.
Siswa kelompok rentan seperti murid PAUD, kelas rendah SD, dan anak berkebutuhan khusus beralih ke kelas daring ketika ISPU masuk kategori Tidak Sehat. Pihak berwenang menutup total gedung sekolah dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh penuh jika skor ISPU melampaui ambang batas 200.
Pemerintah Kota Pekanbaru langsung membuka kembali kelas fisik setelah mutu udara lokal berangsur membaik ke level aman. Sementara itu, Pemerintah Kota Palembang memilih memundurkan jam kedatangan siswa tanpa menghapus agenda belajar tatap muka.
Selama periode tanggap darurat bencana asap, para tenaga pendidik wajib memadatkan materi belajar dan berfokus pada kecakapan literasi serta numerasi. Sinergi antara pemenuhan kurikulum darurat dan kepastian distribusi gizi anak kini menjadi tumpuan utama pemerintah dalam menjaga masa depan generasi muda.(ar)
