Jakarta, jemarionline.com – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menuntaskan pembangunan gedung SPPG sebanyak 222 unit di 30 provinsi Indonesia.
Pemerintah menyiapkan fasilitas tersebut untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memperluas layanan pemenuhan gizi hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan seluruh pekerjaan konstruksi sudah selesai. Saat ini pemerintah menjalankan tahapan serah terima kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar fasilitas dapat segera beroperasi.
Dody menjelaskan pemerintah menentukan lokasi pembangunan melalui koordinasi bersama BGN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Setelah itu, Kementerian PU melakukan survei untuk memastikan kesiapan lahan dan mempercepat proses pembangunan sesuai target.
“Kita sudah kerjakan sekitar 222 SPPG. Sebagian ada di wilayah 3T. Titiknya kami koordinasikan langsung dengan BGN dan Kemendagri. Kami hanya survei untuk memastikan lahannya siap karena target pengerjaan cukup ketat,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Kementerian PU Masuk Tahap Serah Terima
Kementerian PU kini melanjutkan proses administrasi dan penyerahan fasilitas kepada BGN. Tahapan ini menjadi langkah akhir sebelum layanan berjalan penuh.
Dody menyebut BGN kemungkinan melakukan pemeriksaan pada setiap bangunan sebelum menerima aset secara resmi. Pemeriksaan itu bertujuan memastikan seluruh fasilitas siap mendukung operasional layanan gizi.
Ia menegaskan seluruh pekerjaan fisik telah selesai. Pemerintah kini memusatkan perhatian pada penggunaan dan pengelolaan fasilitas.
“Saat ini sedang berproses serah terima dengan BGN. Mungkin BGN akan mengecek satu per satu. Tapi secara utuh sudah selesai semua,” ujarnya.
Pemerintah Percepat Pemanfaatan SPPG
Kementerian PU berencana menjalin koordinasi dengan pimpinan baru BGN dalam waktu dekat. Langkah tersebut bertujuan mempercepat pemanfaatan fasilitas dan memastikan seluruh SPPG berfungsi optimal.
Pemerintah ingin memperluas akses layanan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Fokus itu mencakup wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses layanan.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pemerataan pelayanan publik di sektor pemenuhan gizi.
Pemerintah memasukkan kawasan perbatasan ke dalam prioritas pembangunan SPPG. Langkah ini bertujuan mempercepat pemerataan layanan hingga daerah dengan kebutuhan tinggi.
Kementerian PU membangun dua SPPG di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin di Nusa Tenggara Timur (NTT).
SPPG di PLBN Wini menempati lahan seluas 1.408,63 meter persegi di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sementara itu, SPPG di PLBN Motamasin menempati lahan seluas 1.469,12 meter persegi di Kabupaten Malaka.
Pemerintah berharap fasilitas tersebut mampu memperluas jangkauan layanan gizi dan memperkuat akses masyarakat di kawasan perbatasan.
Fasilitas SPPG Lengkap dan Siap Digunakan
Kementerian PU melengkapi setiap gedung SPPG dengan berbagai fasilitas pendukung operasional. Pemerintah menyiapkan sarana tersebut untuk menjaga kualitas layanan dan standar kebersihan.
Setiap gedung memiliki dapur utama, area pencucian alat dan bahan makanan, gudang kering, gudang basah, ruang penyimpanan peralatan, area parkir, jaringan air bersih, dan instalasi pengolahan air limbah (IPAL).
Kementerian PU juga menambahkan ruang panel, tempat pembuangan sampah (TPS), serta fasilitas pendukung lain.
Rampungnya 222 gedung SPPG membuka peluang layanan Makan Bergizi Gratis menjangkau lebih banyak masyarakat dan memperkuat upaya pemenuhan gizi secara merata di seluruh Indonesia.(ar)
