Jambi, jemarionline.com – Audit forensik Bank Jambi menjadi sorotan utama DPRD Provinsi Jambi setelah rampungnya proses investigasi atas insiden serangan siber yang terjadi sejak 3 Juni 2026. DPRD menilai hasil audit tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknis, tetapi harus menjadi dasar perubahan besar di tubuh manajemen.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menegaskan bahwa momentum ini menjadi ujian penting bagi Bank Jambi dalam memulihkan kepercayaan publik yang sempat terganggu akibat gangguan layanan digital dan isu kebocoran dana.
Wakil Ketua I DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, menyampaikan bahwa selesainya audit forensik tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Ia menilai justru fase ini menjadi titik krusial untuk menunjukkan keseriusan manajemen.
“Masyarakat tidak lagi membutuhkan banyak alasan atau penjelasan. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah konkret dan jaminan agar kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
DPRD Minta Keputusan Strategis Sistem Teknologi
Ivan menekankan perlunya keputusan cepat dan tegas dari manajemen Bank Jambi terkait sistem teknologi informasi (TI). Ia meminta jajaran direksi dan komisaris tidak ragu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur digital yang ada.
Menurutnya, manajemen harus memilih dua opsi strategis: memperkuat sistem lama dengan pembaruan besar-besaran atau melakukan migrasi total ke sistem yang lebih modern dan aman.
Ia juga menegaskan bahwa keamanan siber kini tidak lagi berperan sebagai pendukung, tetapi menjadi inti operasional perbankan modern. Karena itu, investasi pada sistem keamanan digital harus menjadi prioritas utama.
Dorongan Transparansi dan Roadmap Pemulihan
DPRD Provinsi Jambi juga meminta DPRD Provinsi Jambi agar mendorong Bank Jambi menyampaikan roadmap pemulihan secara terbuka kepada publik. Langkah ini dianggap penting untuk menekan spekulasi yang berkembang di masyarakat.
Publik sebelumnya menyoroti gangguan layanan mobile banking yang berlangsung hingga empat bulan. Selain itu, isu terkait dugaan hilangnya dana sekitar Rp143 miliar ikut memperbesar tekanan terhadap reputasi bank daerah tersebut, meski detail resmi masih menjadi perhatian pihak berwenang.
Transparansi dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan nasabah yang sempat menurun akibat insiden tersebut.
Sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD), Bank Jambi memegang peran penting dalam mendukung roda ekonomi daerah. Lembaga ini tidak hanya melayani perbankan umum, tetapi juga menopang pembiayaan UMKM serta pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Karena itu, stabilitas operasional Bank Jambi berdampak langsung pada aktivitas ekonomi di Provinsi Jambi. DPRD menilai gangguan pada sistem perbankan dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha di daerah.
Ivan Wirata kembali menegaskan bahwa masyarakat masih memberikan harapan besar kepada Bank Jambi. Ia meminta manajemen tidak menyia-nyiakan kepercayaan tersebut.
“Jawab dengan kerja nyata, transparansi, profesionalisme, dan sistem keamanan yang jauh lebih kuat. Audit sudah selesai, sekarang saatnya pembuktian,” ujarnya.
Dengan rampungnya audit forensik, DPRD Jambi kini menunggu langkah konkret dari manajemen Bank Jambi untuk memastikan sistem keamanan digital benar-benar diperkuat dan layanan publik kembali normal tanpa gangguan.
