Zulhas Sebut Jumlah SPPG Membengkak, Negara Berpotensi Boros Rp 1 Triliun Per Bulan

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

(Foto: KOMPAS.com/HENDRA CIPTA)

(Foto: KOMPAS.com/HENDRA CIPTA)

JAKARTA, JEMARIONLINE.COM – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas, menyoroti lonjakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, peningkatan jumlah dapur MBG tersebut berisiko menambah beban anggaran negara hingga Rp1 triliun setiap bulan.

Zulhas menyampaikan hal itu saat membahas perkembangan program MBG yang saat ini terus memperluas jangkauan penerima manfaat. Namun, ia meminta seluruh pihak terkait untuk mengendalikan pertumbuhan jumlah SPPG agar program tetap berjalan secara efisien.

Selain itu, Zulhas juga meminta pemerintah menghitung kembali kebutuhan riil di lapangan sehingga setiap penambahan SPPG memiliki dasar yang jelas.

Jumlah SPPG Melampaui Rencana Awal

Zulhas menjelaskan pemerintah semula menargetkan sekitar 21.000 titik SPPG. Akan tetapi, jumlah tersebut kini mencapai sekitar 27.877 titik.

Artinya, jumlah SPPG bertambah sekitar 6.877 titik dari target awal. Karena itu, Zulhas menilai pemerintah perlu meninjau kembali perencanaan yang telah dibuat sebelumnya.

Baca Juga :  Gibran Rakabuming Raka Minta Hakim Ad Hoc Dilibatkan di Sidang Kasus Air Keras Andrie Yunus

Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap SPPG melayani kebutuhan masyarakat dan tidak hanya menambah beban anggaran negara.

Sementara itu, pemerintah juga perlu memeriksa faktor-faktor yang mendorong kenaikan jumlah dapur MBG dalam waktu relatif singkat.

Zulhas Minta Pemerintah Perkuat Pengawasan

Zulhas menegaskan bahwa pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap program MBG. Dengan pengawasan yang baik, pemerintah dapat mengendalikan biaya operasional sekaligus menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

Selain itu, pemerintah perlu memeriksa seluruh proses penambahan SPPG secara menyeluruh. Langkah tersebut penting agar setiap kebijakan tetap sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Karena itu, Zulhas meminta kementerian dan lembaga terkait meningkatkan koordinasi dalam mengelola program tersebut.

Program MBG Tetap Menjadi Prioritas

Meski mengkritik pembengkakan jumlah SPPG, Zulhas menegaskan pemerintah tetap menjadikan program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional.

Baca Juga :  Google dan Meta di Periksa Komdigi, Jawab 29 Pertanyaan

Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama bagi pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Oleh sebab itu, pemerintah terus memperluas jangkauan layanan ke berbagai daerah.

Namun, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara perluasan program dan kemampuan anggaran negara. Dengan cara itu, pemerintah dapat menjalankan program secara berkelanjutan tanpa menimbulkan pemborosan.

Pemerintah Fokus pada Efektivitas Anggaran

Zulhas menilai keberhasilan program MBG tidak hanya bergantung pada jumlah dapur yang beroperasi. Sebaliknya, pemerintah harus memastikan setiap SPPG bekerja secara efektif dan mampu melayani masyarakat secara optimal.

Selain memperluas layanan, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan anggaran, memperkuat tata kelola, serta memperbaiki sistem pelaksanaan program.

Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat menjaga efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan manfaat program benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Berita Terkait

BPK Proses Etik ASN BPK Terlibat Suap Muara Enim, Siap Buka Data ke KPK
Pendaftaran CPNS 2026 Belum Dibuka, Waspadai Link dan Poster Palsu
DPR Sahkan RUU Polri, Perkuat Transformasi dan Tata Kelola Kepolisian
Minyakita Tak Lagi Jadi Bantuan Pangan, Kini Fokus ke Pasar Rakyat
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Janji Perjuangkan Aspirasi Buruh dari Dalam
Nanik S Deyang Hadiri Istana Jelang Pelantikan Kepala BGN Baru
Kapolri Buka Peluang Sipil Isi Jabatan Polri Nonoperasional
Kemlu Ungkap Korban Penusukan Sesama WNI di Jepang Berstatus Pekerja Migran
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 22:00 WIB

BPK Proses Etik ASN BPK Terlibat Suap Muara Enim, Siap Buka Data ke KPK

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:00 WIB

Zulhas Sebut Jumlah SPPG Membengkak, Negara Berpotensi Boros Rp 1 Triliun Per Bulan

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:00 WIB

Pendaftaran CPNS 2026 Belum Dibuka, Waspadai Link dan Poster Palsu

Selasa, 9 Juni 2026 - 18:00 WIB

DPR Sahkan RUU Polri, Perkuat Transformasi dan Tata Kelola Kepolisian

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:00 WIB

Minyakita Tak Lagi Jadi Bantuan Pangan, Kini Fokus ke Pasar Rakyat

Berita Terbaru