Jakarta, Jemarionline.com – Antusiasme masyarakat terhadap seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Namun di tengah tingginya minat tersebut, berbagai poster dan tautan yang mengklaim pendaftaran CPNS 2026 telah dibuka mulai beredar luas di media sosial. Faktanya, pemerintah belum membuka pendaftaran CPNS 2026 hingga saat ini.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya pada poster atau tautan yang mengatasnamakan pendaftaran CPNS tanpa verifikasi terlebih dahulu.
Selain berpotensi menyesatkan, tautan palsu juga dapat membahayakan keamanan data pribadi para calon pelamar. Oleh sebab itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati saat menerima informasi terkait rekrutmen ASN.
BKN Tegaskan Pendaftaran CPNS Belum Dibuka
BKN memastikan pemerintah belum mengumumkan jadwal resmi pembukaan seleksi CPNS 2026. Hingga awal Juni 2026, pemerintah masih menyusun kebutuhan formasi dan menyelesaikan sejumlah tahapan pengadaan ASN dari periode sebelumnya.
Juru Bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho, mengingatkan masyarakat agar hanya mengikuti informasi dari kanal resmi pemerintah. Menurutnya, poster yang beredar menunjukkan berbagai tanda mencurigakan, termasuk penggunaan tautan yang bukan berasal dari domain resmi pemerintah.
Karena itu, masyarakat sebaiknya menunggu pengumuman resmi sebelum melakukan pendaftaran atau mengunggah dokumen pribadi.
Kenali Ciri-Ciri Informasi Palsu
Masyarakat perlu memahami beberapa ciri umum informasi palsu terkait CPNS.
Biasanya, pelaku menyebarkan poster dengan desain yang menyerupai pengumuman resmi pemerintah. Selain itu, mereka sering menyertakan tautan yang mengarahkan pengguna ke situs yang tidak menggunakan domain pemerintah.
Pelaku juga kerap menggunakan kalimat yang mendesak masyarakat untuk segera mendaftar atau mengklik tautan tertentu. Tujuannya untuk membuat calon korban bertindak tanpa melakukan pengecekan lebih dahulu.
Karena itu, masyarakat harus selalu memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau membagikannya kepada orang lain.
Waspada Risiko Pencurian Data
Penyebaran informasi palsu tidak hanya menimbulkan kebingungan. Pelaku juga sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi calon pelamar.
Data yang menjadi target antara lain Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, alamat email, foto identitas, hingga informasi penting lainnya. Jika data tersebut jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, korban dapat mengalami berbagai bentuk penyalahgunaan data.
Karena itu, masyarakat sebaiknya tidak mengisi formulir atau mengunggah dokumen pribadi pada situs yang tidak jelas asal-usulnya.
Hanya SSCASN yang Menjadi Portal Resmi
Pemerintah menggunakan portal SSCASN sebagai jalur resmi untuk seluruh proses pendaftaran ASN.
Melalui portal tersebut, calon pelamar dapat membuat akun, memilih formasi, mengunggah dokumen, hingga mengikuti seluruh tahapan seleksi secara daring. BKN juga selalu mengumumkan informasi resmi melalui situs dan media sosial resminya.
Karena itu, masyarakat tidak perlu mencari tautan pendaftaran dari sumber lain yang belum jelas keabsahannya.
Pemerintah Masih Menyusun Kebutuhan ASN
Meski pendaftaran belum dibuka, sejumlah pemerintah daerah dan instansi telah mengusulkan kebutuhan ASN untuk tahun 2026.
Proses tersebut menjadi bagian dari tahapan awal sebelum pemerintah menetapkan jumlah formasi yang akan dibuka pada seleksi mendatang. Namun, usulan kebutuhan ASN tidak berarti proses pendaftaran telah dimulai.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara proses penyusunan formasi dan pengumuman resmi pembukaan seleksi CPNS.
Tingkatkan Literasi Digital
BKN mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terjebak informasi palsu.
Selain memeriksa sumber informasi, masyarakat juga perlu membiasakan diri melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi kepada orang lain. Langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi penyebaran hoaks yang sering muncul menjelang pembukaan seleksi ASN.
Dengan sikap yang lebih kritis, masyarakat dapat melindungi diri dari risiko penipuan sekaligus membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.
