Yogyakarta, jemarionline.com – Aksi mahasiswa UGM di GIK menjadi sorotan setelah ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkap alasan di balik aksi protes dalam forum diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat negara di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Senin (15/6/2026).
Mereka menyebut aksi tersebut muncul dari rasa muak dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Mahasiswa menegaskan bahwa tindakan mereka bukan tanpa latar belakang. Mereka menyebut akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat menjadi pemicu utama aksi tersebut.
Aksi Bermula dari Informasi Kehadiran Pejabat
Mahasiswa menjelaskan bahwa aksi berawal dari informasi mengenai kedatangan sejumlah pejabat negara ke kampus UGM untuk menghadiri forum diskusi.
Para pejabat tersebut antara lain Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Setelah informasi itu beredar, sejumlah mahasiswa langsung berkumpul dan menyuarakan penolakan. Mereka mengaku telah lama menyimpan kekecewaan terhadap berbagai kebijakan yang mereka nilai tidak berpihak kepada rakyat.
Mahasiswa kemudian memasuki lokasi acara di GIK dan mengikuti jalannya forum. Namun, mereka menilai diskusi tidak berjalan sesuai harapan awal.
Kritik terhadap Format Diskusi
Mahasiswa menilai forum tersebut tidak memberikan ruang dialog yang seimbang. Mereka menganggap acara lebih banyak menampilkan capaian pemerintah di banding membuka ruang pertukaran gagasan secara setara.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan lebih lanjut di kalangan peserta aksi. Mereka menilai forum kehilangan fungsi sebagai ruang diskusi substantif yang seharusnya menghadirkan kritik dan pandangan yang berimbang.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan di Balairung UGM pada Rabu (17/6/2026), mahasiswa menegaskan bahwa apa yang terjadi di GIK merupakan bentuk ekspresi ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Mahasiswa menyebut kemarahan yang muncul dalam aksi tersebut lahir dari akumulasi persoalan yang mereka soroti. Mereka menyinggung berbagai isu seperti dugaan praktik korupsi, penggusuran, hingga tindakan penangkapan yang mereka nilai sebagai bentuk kekerasan terhadap masyarakat.
Salah satu mahasiswa, Sarah, menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan respons terhadap kondisi yang mereka anggap terus berulang. Ia menegaskan bahwa ketidakpuasan itu sudah lama tumbuh di kalangan mahasiswa.
Mahasiswa juga mempertanyakan ruang kebebasan berpendapat di tengah kebijakan yang mereka nilai semakin menekan kelompok masyarakat tertentu. Mereka menilai situasi tersebut memperkuat rasa tidak percaya terhadap pemerintah.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menegaskan bahwa aksi di GIK bukan sekadar letupan emosi sesaat. Mereka memandang aksi tersebut sebagai bentuk penyampaian aspirasi terhadap kondisi sosial dan politik yang sedang berlangsung.
Mahasiswa berharap kritik yang mereka sampaikan dapat menjadi perhatian publik dan pemerintah. Mereka menekankan pentingnya ruang dialog yang lebih terbuka, setara, dan tidak sekadar menampilkan pencapaian sepihak.
Aksi ini kemudian menjadi bagian dari dinamika kampus yang mencerminkan respons kritis mahasiswa terhadap isu kebijakan publik yang mereka anggap berdampak luas pada masyarakat.(ar)
