Hari Otonomi Daerah 2026, Wagub NTT Tekankan Sinergi Pusat dan Daerah

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 27 April 2026 - 11:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu 2026 April 2026. (Foto: Humas Pemprov)

Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Alun-Alun Rumah Jabatan Gubernur NTT, Sabtu 2026 April 2026. (Foto: Humas Pemprov)

Jemarionline.com — Hari Otonomi Daerah 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Johni Asadoma menegaskan sinergi keduanya mempercepat pembangunan dan mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Kupang, Johni menekankan otonomi daerah bukan sekadar soal kewenangan administratif.

Ia menyebut otonomi sebagai instrumen pembangunan.

Karena itu, pemerintah daerah harus memakai kewenangan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Selain itu, pemerintah daerah perlu menyelaraskan program dengan agenda nasional.

Tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” menegaskan arah tersebut.

Hari Otonomi Daerah 2026 Perkuat Sinergi

Johni menyebut Hari Otonomi Daerah 2026 sebagai momentum refleksi sekaligus penguatan komitmen.

Menurut dia, pusat dan daerah harus bekerja bersama agar pembangunan berjalan lebih cepat.

Ia menilai daerah menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan.

Sementara pemerintah pusat memberi arah strategis.

Karena itu, kolaborasi harus berjalan nyata, bukan sebatas konsep.

Johni Asadoma Dorong Otonomi yang Produktif

Johni meminta daerah memaknai otonomi sebagai tanggung jawab pembangunan.

Ia mendorong setiap pemerintah daerah menggali potensi lokal.

Ia juga meminta kepala daerah melahirkan solusi yang sesuai kebutuhan wilayahnya.

Menurut dia, pendekatan seragam tidak selalu cocok.

Karena itu, daerah perlu bergerak inovatif.

Otonomi memberi ruang untuk itu.

Sinergi Pusat dan Daerah Percepat Asta Cita

Johni menekankan semua program daerah harus mendukung agenda Asta Cita.

Ia meminta pemerintah daerah menyelaraskan prioritas pembangunan.

Menurut dia, koordinasi yang kuat akan mempercepat hasil pembangunan.

Baca Juga :  Pemerintah Mengakhiri Hak Usaha 28 Perusahaan di Area Hutan

Sebaliknya, koordinasi yang lemah bisa menghambat program.

Karena itu, Hari Otonomi Daerah 2026 harus memperkuat sinkronisasi kebijakan.

NTT Catat Kemajuan Selama 30 Tahun

Johni menyoroti berbagai kemajuan yang NTT capai selama era otonomi.

Pemerintah memperluas pembangunan infrastruktur.

Daerah meningkatkan layanan pendidikan.

Pemerintah juga memperkuat layanan kesehatan.

Selain itu, program ekonomi kerakyatan terus tumbuh.

Ia menilai capaian itu lahir dari kerja panjang pemerintah dan masyarakat.

Karena itu, ia mengajak semua pihak menjaga semangat otonomi.

Inovasi Daerah Harus Diperkuat

Johni menegaskan pemerintah daerah harus melahirkan inovasi.

Menurut dia, tantangan pembangunan terus berubah.

Karena itu birokrasi harus adaptif.

Ia mendorong pemda mengembangkan program berbasis potensi lokal.

Ia juga mengingatkan inovasi harus memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan cara itu, otonomi memberi hasil lebih konkret.

UMKM dan Desa Jadi Fokus Penguatan

Johni juga menaruh perhatian pada ekonomi lokal.

Ia mendorong pemerintah memperkuat UMKM.

Ia meminta desa mengembangkan potensi unggulan.

Program berbasis produk lokal, menurutnya, bisa menggerakkan ekonomi daerah.

Karena itu pemerintah daerah harus fokus mendorong sektor ini.

Jika ekonomi lokal tumbuh, manfaat otonomi akan lebih terasa.

Hari Otonomi Daerah 2026 Jadi Ruang Evaluasi

Selain menyoroti capaian, Johni juga mengingatkan berbagai tantangan.

Ia menyinggung kemiskinan.

Ia menyoroti kesenjangan wilayah.

Ia juga mengingatkan kualitas layanan publik masih perlu diperbaiki.

Karena itu, Hari Otonomi Daerah 2026 harus menjadi ruang evaluasi.

Tidak hanya merayakan keberhasilan.

Tetapi juga memperbaiki kekurangan.

Kolaborasi Jadi Kunci Pemerintahan Modern

Johni menegaskan pembangunan modern membutuhkan kolaborasi.

Baca Juga :  MPR Apresiasi Sikap Dua SMA Tolak Final Ulang LCC Empat Pilar Kalbar

Ia mendorong pemerintah melibatkan akademisi, masyarakat, media dan dunia usaha.

Menurut dia, kerja bersama akan mempercepat solusi.

Karena itu, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri.

Kolaborasi harus menjadi budaya kerja.

Pemerintah Daerah Harus Responsif

Johni juga meminta birokrasi bergerak cepat.

Ia menekankan pelayanan publik harus responsif.

Ia meminta aparatur fokus pada kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, esensi otonomi terletak pada kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan warga.

Karena itu kualitas tata kelola harus terus meningkat.

Hari Otonomi Daerah 2026 Bangun Optimisme

Peringatan tahun ini juga membawa optimisme.

Johni menilai daerah punya peluang besar berkembang.

Asalkan pusat dan daerah menjaga sinergi.

Ia yakin kolaborasi yang kuat akan mempercepat pembangunan.

Ia juga percaya inovasi daerah dapat menjawab tantangan baru.

Karena itu ia mengajak semua pihak menjaga semangat otonomi.

Komitmen Bersama Harus Diperkuat

Pemprov NTT menjadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen bersama.

Johni menegaskan pusat dan daerah harus bergerak searah.

Ia meminta sinergi hadir dalam kebijakan.

Sinergi juga harus terlihat dalam program dan anggaran.

Menurut dia, pembangunan nasional membutuhkan daerah yang kuat.

Karena itu komitmen bersama harus terus dijaga.

Otonomi Harus Hadirkan Kesejahteraan

Di akhir amanat, Johni menegaskan otonomi bukan sekadar desentralisasi.

Ia menyebut otonomi sebagai jalan mempercepat kesejahteraan.

Karena itu pemerintah harus menjaga semangat reformasi daerah.

Dengan inovasi, kolaborasi, dan pelayanan yang baik, otonomi bisa memberi manfaat nyata.

Melalui semangat itu, Hari Otonomi Daerah 2026 diharapkan menjadi energi baru bagi pembangunan nasional.

Berita Terkait

BPK Proses Etik ASN BPK Terlibat Suap Muara Enim, Siap Buka Data ke KPK
Zulhas Sebut Jumlah SPPG Membengkak, Negara Berpotensi Boros Rp 1 Triliun Per Bulan
Pendaftaran CPNS 2026 Belum Dibuka, Waspadai Link dan Poster Palsu
DPR Sahkan RUU Polri, Perkuat Transformasi dan Tata Kelola Kepolisian
Minyakita Tak Lagi Jadi Bantuan Pangan, Kini Fokus ke Pasar Rakyat
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Janji Perjuangkan Aspirasi Buruh dari Dalam
Nanik S Deyang Hadiri Istana Jelang Pelantikan Kepala BGN Baru
Kapolri Buka Peluang Sipil Isi Jabatan Polri Nonoperasional
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 22:00 WIB

BPK Proses Etik ASN BPK Terlibat Suap Muara Enim, Siap Buka Data ke KPK

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:00 WIB

Zulhas Sebut Jumlah SPPG Membengkak, Negara Berpotensi Boros Rp 1 Triliun Per Bulan

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:00 WIB

Pendaftaran CPNS 2026 Belum Dibuka, Waspadai Link dan Poster Palsu

Selasa, 9 Juni 2026 - 18:00 WIB

DPR Sahkan RUU Polri, Perkuat Transformasi dan Tata Kelola Kepolisian

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:00 WIB

Minyakita Tak Lagi Jadi Bantuan Pangan, Kini Fokus ke Pasar Rakyat

Berita Terbaru