Jemarionline,Jakarta – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terhadap praktik perusakan lingkungan dengan mencabut izin pemanfaatan hutan milik 28 perusahaan. Kebijakan ini diambil menyusul hasil investigasi yang mengaitkan aktivitas perusahaan-perusahaan tersebut dengan banjir bandang di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pencabutan izin dilakukan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) setelah ditemukan berbagai pelanggaran serius dalam pengelolaan kawasan hutan. Pemerintah menilai aktivitas perusahaan telah melampaui batas izin dan merusak fungsi ekologis kawasan.
Pelanggaran Berlapis, dari Hutan Lindung hingga Pajak Negara
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa hasil audit menunjukkan pola pelanggaran yang berulang dan sistematis. Beberapa perusahaan diketahui melakukan kegiatan usaha di luar wilayah yang diizinkan, bahkan masuk ke kawasan yang secara hukum dilindungi.
“Ditemukan kegiatan operasional yang tidak sesuai izin, termasuk aktivitas di kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak boleh disentuh,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/1/2026).
Tak hanya soal tata ruang dan lingkungan, pemerintah juga menemukan pelanggaran kewajiban finansial terhadap negara. Sejumlah perusahaan disebut tidak menyelesaikan kewajiban seperti pembayaran pajak dan kontribusi lainnya.
Ratusan Ribu Hektare dalam Sorotan
Dari 28 perusahaan yang izinnya dicabut, mayoritas bergerak di sektor kehutanan. Sebanyak 22 perusahaan tercatat sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk hutan alam dan hutan tanaman. Sementara itu, 6 perusahaan lainnya berasal dari sektor pertambangan dan memiliki izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (PBPHHK).
Pemerintah menegaskan bahwa pencabutan izin ini bersifat final dan menjadi peringatan keras bagi pelaku usaha lain agar tidak mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan.
Keputusan Diambil Langsung oleh Presiden
Langkah penindakan ini diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas bersama kementerian dan lembaga terkait, termasuk Satgas PKH. Rapat tersebut digelar secara daring pada Senin (19/1/2026) saat Presiden berada di London.
Dalam rapat itu, Satgas PKH memaparkan hasil penyelidikan dan audit lapangan terhadap perusahaan-perusahaan yang diduga menjadi pemicu kerusakan lingkungan dan bencana alam.
“Berdasarkan laporan lengkap dari Satgas PKH, Presiden memutuskan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang terbukti melanggar aturan,” jelas Prasetyo.
Penertiban Hutan Jadi Agenda Prioritas Nasional
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk memulihkan fungsi hutan, memperkuat tata kelola sumber daya alam, serta mencegah terulangnya bencana ekologis yang merugikan masyarakat.
Ke depan, Satgas PKH akan terus melakukan evaluasi dan penertiban terhadap aktivitas usaha di kawasan hutan guna memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai hukum dan prinsip kelestarian lingkungan.
