Jemarionline — Partai NasDem menanggapi wacana pemotongan gaji pejabat negara sebagai langkah efisiensi anggaran di tengah tekanan ekonomi global.
Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa ide tersebut perlu dikaji secara matang. Ia menilai, kebijakan ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.
Menurutnya, pemotongan gaji memang bisa menjadi simbol empati pemerintah terhadap kondisi masyarakat. Namun, dampaknya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dihitung secara menyeluruh.
Sahroni juga mengingatkan adanya potensi risiko. Salah satunya adalah penurunan kinerja pejabat jika kebijakan ini tidak dirancang dengan tepat.
Selain itu, ia menilai kebijakan tersebut bisa menimbulkan efek lain, seperti meningkatnya potensi penyimpangan atau korupsi jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat.
Wacana pemotongan gaji pejabat sebelumnya disinggung oleh Prabowo Subianto. Ia mencontohkan langkah serupa yang dilakukan negara lain untuk menghadapi tekanan ekonomi global.
Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja negara. Selain pemotongan gaji, pemerintah juga mempertimbangkan langkah lain seperti penghematan energi dan pembatasan fasilitas pejabat.
Meski demikian, NasDem menilai bahwa efektivitas kebijakan ini masih perlu dibuktikan. Pemerintah diminta mempertimbangkan berbagai opsi lain yang dinilai lebih berdampak langsung terhadap penguatan APBN.
Sahroni menegaskan, tujuan utama tetap harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Setiap kebijakan efisiensi harus benar-benar memberikan manfaat nyata, bukan sekadar simbolis.
