Jemarionline — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Pemerintah sepakat tidak merevisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) pada tahun 2026.
Kesepakatan ini diambil untuk menjaga stabilitas politik sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ke depan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hingga kini belum ada agenda resmi pembahasan revisi UU Pilkada di parlemen. Menurutnya, aturan yang berlaku saat ini masih memadai.
“Pemerintah dan DPR sepakat bahwa UU Pilkada tidak direvisi tahun ini. Tujuannya agar tidak menimbulkan ketidakpastian,” ujar Dasco.
Pemerintah memiliki pandangan serupa. Perubahan aturan dinilai berisiko jika dilakukan terlalu dekat dengan tahapan Pilkada. Hal itu dapat memicu polemik dan mengganggu persiapan penyelenggaraan di daerah.
Dengan tidak adanya revisi, penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, dan partai politik memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Aturan yang tetap dinilai membantu menciptakan proses Pilkada yang lebih tertib.
Sejumlah pengamat menilai keputusan ini sebagai langkah aman. Revisi undang-undang menjelang Pilkada sering kali memicu perdebatan dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Melalui kesepakatan ini, DPR dan Pemerintah menegaskan komitmen menjaga keberlanjutan demokrasi lokal. Pilkada diharapkan tetap berjalan sesuai prinsip jujur, adil, dan transparan.
