Jakarta, Jemarionline.com – Komisi IX DPR RI mengusulkan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah yang berlangsung pada akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026. Usulan tersebut muncul setelah sejumlah anggota DPR menyoroti efektivitas program serta potensi pemborosan anggaran ketika peserta didik tidak berada di lingkungan sekolah.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menilai masa libur sekolah dapat menjadi momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Program MBG. Menurutnya, pemerintah perlu memanfaatkan periode tersebut untuk memperbaiki berbagai aspek pelaksanaan program agar manfaatnya semakin optimal.
Selain itu, DPR juga meminta pemerintah meninjau kembali efektivitas operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pelaksana utama program di berbagai daerah.
DPR Soroti Potensi Pemborosan Anggaran
Charles Honoris menyampaikan bahwa pemerintah perlu mencermati potensi pemborosan anggaran yang muncul dalam pelaksanaan Program MBG.
Pernyataan tersebut muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkap adanya pembengkakan jumlah titik SPPG yang berpotensi menimbulkan tambahan beban anggaran negara. DPR menilai temuan tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam program.
Karena itu, Charles mengusulkan penghentian sementara program selama libur sekolah agar pemerintah dapat melakukan evaluasi secara objektif dan menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat maksimal kepada penerima program.
Masa Libur Dinilai Tepat untuk Evaluasi
Komisi IX DPR memandang masa libur sekolah sebagai waktu yang ideal untuk melakukan pembenahan program.
Ketika kegiatan belajar mengajar berhenti sementara, pemerintah memiliki kesempatan lebih luas untuk mengevaluasi sistem distribusi, kualitas makanan, pengelolaan anggaran, serta efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Selain itu, evaluasi tersebut dapat membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai kelemahan yang masih muncul selama program berjalan. Dengan demikian, pemerintah dapat memperbaiki sistem sebelum kegiatan sekolah kembali berlangsung.
Karena itu, DPR berharap pemerintah tidak hanya fokus pada jumlah penerima manfaat, tetapi juga memperhatikan kualitas layanan yang diterima masyarakat.
DPR Minta Audit Seluruh Dapur MBG
Selain mengusulkan penghentian sementara, Komisi IX DPR juga meminta pemerintah mengaudit seluruh dapur SPPG yang saat ini beroperasi.
Audit tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan pangan, kualitas makanan, efisiensi penggunaan anggaran, hingga tata kelola pengadaan bahan baku.
Charles menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil langkah tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar operasional atau berulang kali memicu masalah keamanan pangan.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memberikan teguran apabila menemukan pelanggaran serius. Sebaliknya, pemerintah perlu menutup fasilitas yang terbukti tidak mampu memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Keselamatan Penerima Jadi Prioritas
Komisi IX DPR menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan Program MBG.
Charles menyoroti berbagai kasus keracunan makanan yang sempat terjadi dalam pelaksanaan program. Ia menilai pemerintah perlu menjadikan peristiwa tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.
Karena itu, DPR meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap seluruh proses produksi dan distribusi makanan. Selain menjaga kualitas gizi, pemerintah juga harus memastikan keamanan makanan yang dikonsumsi para penerima manfaat.
Langkah tersebut dinilai penting agar program benar-benar mampu mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Usulan Serupa Pernah Muncul Sebelumnya
Usulan penghentian sementara MBG saat libur sekolah sebenarnya bukan pertama kali muncul.
Pada akhir 2025, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara program selama masa liburan sekolah. Ia menilai distribusi makanan pada masa libur kurang efektif karena siswa tidak berada di sekolah dan pemerintah harus menghadapi tantangan distribusi yang lebih kompleks.
Selain itu, Yahya menilai skema distribusi selama masa libur berpotensi menambah biaya operasional dan mengurangi efisiensi pelaksanaan program.
Karena itu, sejumlah anggota DPR menilai evaluasi saat libur sekolah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG.
Pemerintah Belum Putuskan Nasib Program Saat Libur
Hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan keputusan resmi terkait usulan penghentian sementara MBG selama libur sekolah.
Pemerintah masih membahas berbagai masukan dari DPR dan pemangku kepentingan lainnya sebelum mengambil keputusan.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) terus menjalankan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperbaiki tata kelola program agar berjalan lebih efektif.
Karena itu, publik masih menunggu langkah yang akan diambil pemerintah menjelang dimulainya masa libur sekolah nasional.
