Jemarionline – Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer Myanmar yang memimpin kudeta 2021, resmi terpilih sebagai Presiden Myanmar pada Jumat (3 April 2026). Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara di parlemen yang mayoritas anggotanya mendukung militer.
Min Aung Hlaing meraih mayoritas suara dan kini menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pemilu dan parlemen yang mendukung militer ini dianggap banyak pihak tidak bebas dan tidak adil.
Kepemimpinan Min Aung Hlaing menuai kritik internasional. Ia sebelumnya menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penindasan minoritas Rohingya. Konflik bersenjata antara militer dan kelompok oposisi di berbagai wilayah Myanmar juga masih berlangsung.
Penobatan Min Aung Hlaing dianggap sebagai upaya militer memberi legitimasi sipil atas kekuasaan mereka. Namun, pengamat menilai langkah ini tidak mengubah dominasi militer dalam politik dan keamanan negara.
Situasi Myanmar tetap menjadi sorotan global, termasuk bagi negara-negara Barat dan ASEAN, karena risiko pelanggaran HAM dan ketidakstabilan politik. Pemilihan Min Aung Hlaing menegaskan posisi militer dalam menentukan arah pemerintahan Myanmar ke depan.
