MUI Nilai Kurban Prabowo lewat APBN Tetap Sah

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 27 Mei 2026 - 20:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Konsultan Ibadah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI Asrorun Niam Sholeh( Poto : kompas.com ).

Konsultan Ibadah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI Asrorun Niam Sholeh( Poto : kompas.com ).

Jakarta, jemarionline.com – MUI menegaskan kurban Prabowo pakai APBN tetap sah menurut syariat Islam. Presiden Prabowo Subianto membeli sapi kurban menggunakan anggaran negara untuk kepentingan masyarakat pada Idul Adha 2026.

Ketua Bidang Fatwa MUI Asrorun Niam Sholeh mengatakan, penggunaan APBN untuk kurban tidak menyalahi aturan agama. Menurutnya, tujuan program itu jelas, yakni membantu masyarakat dan mendukung peternak lokal.

MUI Jelaskan Dasar Hukumnya

Asrorun menjelaskan, kepala negara boleh memakai kas negara untuk pengadaan hewan kurban. Dalam sistem pemerintahan modern, APBN memiliki fungsi yang mirip dengan Baitul Mal pada masa Islam terdahulu.

Ia menilai kurban tersebut bukan untuk kepentingan pribadi presiden. Pemerintah menyalurkan daging kurban kepada masyarakat di berbagai daerah sehingga manfaatnya kembali ke rakyat.

“Secara syar’i tidak ada soal karena tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat,” kata Asrorun, Rabu (27/5/2026).

Ia juga mengutip riwayat Imam Bukhari yang menganjurkan pemimpin negara membeli hewan kurban memakai kas negara. Karena itu, MUI menilai langkah pemerintah masih sesuai dengan prinsip syariat.

APBN Dinilai Punya Fungsi Sosial

Asrorun menyebut APBN saat ini menjalankan fungsi sosial seperti Baitul Mal pada masa lalu. Negara memakai anggaran tersebut untuk program yang menyentuh kebutuhan masyarakat, termasuk kegiatan keagamaan.

Baca Juga :  OJK Tanggapi Arahan Kredit Rakyat Bunga 5 Persen dari Prabowo

Karena itu, ia meminta publik melihat program kurban presiden dari sisi manfaat sosialnya. Menurutnya, masyarakat akan menerima langsung manfaat dari pembagian daging kurban tersebut.

Penjelasan MUI muncul setelah publik ramai membahas sumber anggaran pembelian sapi kurban presiden. Sebagian warga mempertanyakan penggunaan APBN untuk kegiatan tersebut.

MUI lalu memberi penjelasan agar masyarakat memahami dasar hukum dan tujuan program itu.

Pemerintah Siapkan 1.098 Ekor Sapi

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan pemerintah menyiapkan 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 2026.

Pemerintah membeli sapi-sapi itu melalui anggaran Bantuan Presiden dan Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang berasal dari APBN.

“Jadi sumber anggarannya dari APBN melalui Bantuan Presiden,” ujar Juri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pemerintah mengambil sapi dari peternak lokal di berbagai daerah. Setelah itu, pemerintah menyalurkan hewan kurban ke kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Langkah tersebut sekaligus membantu peternak lokal meningkatkan penjualan menjelang Idul Adha.

Anggaran Capai Rp100 Miliar

Juri menjelaskan harga sapi berbeda-beda karena bobot dan lokasi pembeliannya tidak sama. Pemerintah menyesuaikan harga dengan kondisi pasar di setiap daerah.

Baca Juga :  KPK OTT Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq Dibawa ke Jakarta

Total anggaran yang pemerintah keluarkan untuk program kurban itu mencapai sekitar Rp100 miliar.

Pemerintah juga memilih sapi berukuran besar dan berkualitas premium. Jenis sapi yang masuk program kurban antara lain Simental, Limousin, Brahman, Angus, Belgian Blue, Peranakan Ongole, hingga sapi Bali.

Selain itu, pemerintah memastikan seluruh sapi berada dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat kurban menurut syariat Islam.

Program Kurban Jadi Sorotan

Program kurban presiden memakai APBN memicu beragam tanggapan di media sosial. Sebagian masyarakat mendukung langkah tersebut karena memberi manfaat langsung kepada warga dan peternak lokal.

Namun, sebagian lainnya menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati menggunakan anggaran negara di tengah kondisi ekonomi saat ini.

Meski begitu, pemerintah menegaskan program tersebut fokus pada kepentingan masyarakat. Pemerintah juga berharap pembagian daging kurban bisa membantu warga di berbagai daerah saat Idul Adha.

Sementara itu, MUI meminta publik tidak hanya melihat sumber anggarannya. Menurut MUI, manfaat sosial dan tujuan program jauh lebih penting dalam pelaksanaan kurban tersebut.(ar)

Berita Terkait

Korban Keracunan MBG di Nganjuk Melonjak Tembus 127 Orang
WMO Peringatkan El Nino Sangat Kuat Ancam Dunia Hingga 2027
MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah di KUHP Baru
Tiga Gubernur Tinjau Penanganan Bencana Gempa Magnitudo 7,7 di NTT
Subsidi Energi Rp 233 Triliun, Konsumsi BBM Naik
KPK Tetapkan Staf Admin Tersangka Pemerasan Bupati Pemalang
Pengemudi Nilai BBM B50 Tetap Nyaman untuk Kendaraan Diesel
Hasil Survei Capres Terbaru: Dedi Mulyadi Salip Elektabilitas Prabowo Subianto
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 08:54 WIB

Korban Keracunan MBG di Nganjuk Melonjak Tembus 127 Orang

Kamis, 3 September 2026 - 16:47 WIB

WMO Peringatkan El Nino Sangat Kuat Ancam Dunia Hingga 2027

Sabtu, 29 Agustus 2026 - 19:30 WIB

MK Batalkan Pasal Penghinaan Pemerintah di KUHP Baru

Jumat, 21 Agustus 2026 - 15:35 WIB

Tiga Gubernur Tinjau Penanganan Bencana Gempa Magnitudo 7,7 di NTT

Selasa, 18 Agustus 2026 - 20:26 WIB

Subsidi Energi Rp 233 Triliun, Konsumsi BBM Naik

Berita Terbaru

Salah satu pelajar yang diduga keracunan menu MBG saat dilarikan di IGD RSUD Nganjuk, Rabu (2/9/2026).Poto: kompas.com).

Nasional

Korban Keracunan MBG di Nganjuk Melonjak Tembus 127 Orang

Jumat, 4 Sep 2026 - 08:54 WIB

Ilustrasi kekeringan.(poto: ist).

Nasional

WMO Peringatkan El Nino Sangat Kuat Ancam Dunia Hingga 2027

Kamis, 3 Sep 2026 - 16:47 WIB