MPR Soroti Rupiah Melemah dan Dampaknya ke Rakyat

Jakarta, jemarionline.com – Pelemahan rupiah ekonomi nasional menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Pengkajian MPR RI di Depok, Senin (25/5/2026).

Forum ini membahas dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap stabilitas ekonomi, kondisi fiskal negara, hingga daya beli masyarakat.

Para narasumber menilai kondisi saat ini bukan sekadar gejolak pasar biasa. Tekanan terhadap rupiah dianggap sebagai ujian besar bagi ketahanan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang tidak menentu.

Rupiah Melemah Jadi Alarm Ekonomi

Ketua Kelompok IV Badan Pengkajian MPR RI, Tifatul Sembiring, mengatakan pelemahan rupiah kini dirasakan hampir semua lapisan masyarakat. Isu tersebut tidak hanya dibahas di kalangan akademisi atau pelaku pasar, tetapi juga mulai menjadi kekhawatiran publik.

Menurut Tifatul, negara perlu memiliki strategi yang jelas untuk menghadapi tekanan ekonomi global agar tidak terus berada dalam posisi reaktif.

“Negara harus punya mekanisme yang terencana ketika menghadapi tekanan moneter dan ekonomi,” ujarnya.

FGD ini menjadi bagian dari kajian MPR terhadap pelaksanaan UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan sistem keuangan negara dan kesejahteraan sosial.

Nilai Tukar Turun Hampir 15 Persen

Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Banu Muhammad Haidlir, memaparkan bahwa rupiah mengalami pelemahan cukup tajam dalam dua tahun terakhir.

Ia menyebut kurs rupiah yang berada di kisaran Rp15.399 per dolar AS pada akhir 2023 kini melemah hingga sekitar Rp17.670 per dolar AS per 22 Mei 2026.

Menurut Banu, tekanan itu muncul akibat kombinasi beberapa faktor global. Mulai dari konflik Timur Tengah yang memicu kenaikan harga minyak dunia, kebijakan suku bunga global yang masih tinggi, hingga keluarnya modal asing dari pasar domestik.

“Kondisi ini menjadi semacam stress test bagi ketahanan ekonomi dan kebijakan negara,” jelasnya.

BI Hadapi Dilema Berat

Dalam forum tersebut, Bank Indonesia juga menjadi perhatian. Banu menjelaskan BI menghadapi dilema besar antara menjaga stabilitas rupiah, mempertahankan arus modal, dan menjaga kebijakan suku bunga.

Untuk meredam tekanan, BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25 persen serta memperketat pembelian dolar tunai. Namun langkah itu juga berdampak pada berkurangnya cadangan devisa negara.

Cadangan devisa Indonesia disebut turun hampir 10 miliar dolar AS dalam beberapa bulan terakhir akibat intervensi menjaga nilai tukar.

Dampak Mulai Terasa ke Masyarakat

Pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan. Tekanan juga mulai terasa di kehidupan sehari-hari masyarakat.

Harga barang impor naik, biaya produksi meningkat, dan ancaman pemutusan hubungan kerja mulai menghantui sektor industri padat karya.

Banu juga menyoroti menyusutnya kelas menengah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi itu membuat masyarakat semakin rentan ketika harga kebutuhan pokok ikut naik.

“Pelemahan rupiah bisa menjadi pukulan berlapis bagi rumah tangga rentan,” katanya.

Ketergantungan Impor Jadi Masalah

Ekonom Nextpolicy, Yusuf Wibisono, menilai akar masalah ekonomi Indonesia masih berkaitan dengan ketergantungan terhadap impor dan ekspor bahan mentah.

Menurutnya, Indonesia masih terlalu bergantung pada komoditas primer, sementara kebutuhan strategis seperti pangan dan barang modal masih banyak berasal dari luar negeri.

Ia mengatakan kondisi tersebut membuat rupiah mudah tertekan setiap kali terjadi gejolak global.

“Selama struktur ekonomi belum berubah, tekanan terhadap rupiah akan terus berulang,” ujarnya.

Fokus Perkuat Ketahanan Ekonomi

Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti menambahkan kenaikan harga minyak dunia berpotensi memperbesar defisit fiskal sekaligus mendorong inflasi.

Di sisi lain, perlambatan ekonomi global dapat menekan ekspor nasional dan melemahkan daya beli masyarakat.

Karena itu, Esther meminta pemerintah tidak hanya fokus mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat kualitas pertumbuhan, ketahanan pangan, dan industri dalam negeri.

Dalam FGD tersebut juga muncul sejumlah usulan, seperti penguatan perlindungan sosial saat krisis dan penyempurnaan aturan keuangan negara agar lebih siap menghadapi tekanan global.

MPR RI nantinya akan merangkum seluruh hasil kajian sebagai bahan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional ke depan.(ar)