Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke TNI Masih Dominan, Namun Alami Koreksi

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 8 Februari 2026 - 17:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

HUT ke-80 TNI, Ribuan Prajurit Unjuk Ketangkasan dan Parade Alutsista di Hadapan Presiden Prabowo. (Foto: Ari Saputra)

HUT ke-80 TNI, Ribuan Prajurit Unjuk Ketangkasan dan Parade Alutsista di Hadapan Presiden Prabowo. (Foto: Ari Saputra)

Jemarionline – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru mengenai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara di Indonesia. Hasilnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih menempati posisi teratas sebagai lembaga paling dipercaya publik.

Survei ini dilakukan pada 15–21 Januari 2026 dengan melibatkan 1.220 responden dari berbagai daerah. Metode yang digunakan adalah simple random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka, disertai pengecekan ulang secara acak terhadap 20 persen responden.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menjelaskan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap TNI mencapai 93 persen. Angka tersebut mencakup responden yang menyatakan sangat percaya dan cukup percaya.

Baca Juga :  5 Jenderal TNI Pernah Pimpin BIN, Tiga dari Kopassus

Meski masih sangat tinggi, Burhanuddin menyebut terjadi penurunan kepercayaan dibandingkan survei sebelumnya. Pada periode lalu, tingkat kepercayaan terhadap TNI sempat berada di atas 95 persen.

Menurutnya, salah satu faktor yang memengaruhi penurunan ini adalah meluasnya peran TNI di luar tugas pertahanan negara. Ia menyoroti keterlibatan TNI dalam sejumlah program sipil, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta aktivitas ekonomi berbasis koperasi.

“Ketika TNI semakin sering terlibat dalam urusan non-pertahanan, interaksi dengan masyarakat menjadi lebih intens. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gesekan yang dapat memengaruhi persepsi publik,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers daring, Minggu (8/2/2026).

Ia menegaskan bahwa penurunan ini masih dalam batas wajar. Namun, evaluasi tetap diperlukan agar TNI tetap menjaga profesionalisme dan tidak terlalu jauh masuk ke ranah sipil.

Baca Juga :  44 Personel Yonko 463 Pasgat TNI AU Siap Bertugas di Perbatasan RI–PNG

Dalam survei yang sama, Presiden Republik Indonesia menempati posisi kedua dengan tingkat kepercayaan 91 persen. Posisi berikutnya ditempati Kejaksaan Agung dengan 80 persen, disusul Mahkamah Konstitusi dan lembaga peradilan.

Burhanuddin menambahkan, tingkat kepercayaan publik terhadap presiden sebagai lembaga umumnya lebih tinggi dibandingkan penilaian terhadap kinerja atau tingkat kepuasan masyarakat.

Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Negara

(Hasil Survei Indikator Politik Indonesia)

  1. TNI – 93%

  2. Presiden – 91%

  3. Kejaksaan Agung – 80%

  4. Mahkamah Konstitusi – 75%

  5. Pengadilan – 74%

  6. KPK – 72%

  7. MPR – 67%

  8. Polri – 65%

  9. DPD – 65%

  10. Partai Politik – 61%

  11. DPR – 56%

Berita Terkait

BPK Proses Etik ASN BPK Terlibat Suap Muara Enim, Siap Buka Data ke KPK
Zulhas Sebut Jumlah SPPG Membengkak, Negara Berpotensi Boros Rp 1 Triliun Per Bulan
Pendaftaran CPNS 2026 Belum Dibuka, Waspadai Link dan Poster Palsu
DPR Sahkan RUU Polri, Perkuat Transformasi dan Tata Kelola Kepolisian
Minyakita Tak Lagi Jadi Bantuan Pangan, Kini Fokus ke Pasar Rakyat
Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Janji Perjuangkan Aspirasi Buruh dari Dalam
Nanik S Deyang Hadiri Istana Jelang Pelantikan Kepala BGN Baru
Kapolri Buka Peluang Sipil Isi Jabatan Polri Nonoperasional
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 22:00 WIB

BPK Proses Etik ASN BPK Terlibat Suap Muara Enim, Siap Buka Data ke KPK

Kamis, 11 Juni 2026 - 20:00 WIB

Zulhas Sebut Jumlah SPPG Membengkak, Negara Berpotensi Boros Rp 1 Triliun Per Bulan

Selasa, 9 Juni 2026 - 19:00 WIB

Pendaftaran CPNS 2026 Belum Dibuka, Waspadai Link dan Poster Palsu

Selasa, 9 Juni 2026 - 18:00 WIB

DPR Sahkan RUU Polri, Perkuat Transformasi dan Tata Kelola Kepolisian

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:00 WIB

Minyakita Tak Lagi Jadi Bantuan Pangan, Kini Fokus ke Pasar Rakyat

Berita Terbaru