Jakarta, jemarionline.com – Ancaman kekeringan meteorologis melanda ibu kota, sehingga pemerintah mematangkan wacana pengolahan air laut Jakarta menjadi air tawar. Oleh karena itu, langkah ini muncul sebagai alternatif solusi untuk menjaga ketersediaan air bersih warga.
Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta pemerintah daerah segera menyiapkan teknologi desalinasi. Selain itu, langkah antisipasi ini sangat penting karena kekeringan berpotensi berlangsung cukup panjang.
BMKG menetapkan status Awas kekeringan meteorologis di lima wilayah Jakarta pada pertengahan September 2026. Wilayah tersebut meliputi Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.
Sementara itu, Suhud menyebut teknologi desalinasi sebenarnya sudah berjalan di Kepulauan Seribu untuk mengolah air laut. Namun, ia tetap mendorong Pemprov DKI mereplikasi teknologi tersebut ke wilayah daratan Jakarta.
Pembangunan Infrastruktur Penunjang Menjadi Syarat Utama Desalinasi
Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons positif gagasan pemanfaatan air laut untuk kebutuhan warga. Meskipun demikian, Pramono menegaskan bahwa kesiapan teknologi harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur penunjang.
Ia menekankan pentingnya percepatan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall terlebih dahulu. Sebab, keberadaan tanggul tersebut berfungsi menyediakan pasokan air payau yang siap diolah PAM Jaya.
Di sisi lain, Dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa menilai teknologi desalinasi sangat mungkin terwujud. Bahkan, penggunaan teknologi Seawater Reverse Osmosis sudah lazim dipakai di berbagai negara.
Meski begitu, Mahawan mengingatkan pemerintah untuk tetap memperhitungkan faktor efisiensi biaya serta dampak lingkungan. Jadi, Pemprov DKI sebaiknya menjadikan desalinasi sebagai sumber air pendukung, bukan satu-satunya tumpuan.
Oleh sebab itu, ia menyarankan Jakarta melakukan diversifikasi sumber air seperti penerapan di Singapura dan Perth. Langkah ini menggabungkan desalinasi, air tanah, daur ulang, serta pasokan air dari wilayah hulu.
Sebab, sistem ketahanan air Jakarta sangat bergantung pada kawasan penyangga seperti Bogor, Puncak, dan Cianjur. Dengan demikian, pengelolaan daerah aliran sungai di wilayah hulu tetap menjadi kunci utama.(ar)
