Jemarionline.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan kebijakan baru yang memungkinkan setiap warga negara yang lahir di Tanah Air langsung menjadi peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan. Kebijakan ini digadang-gadang akan mempermudah akses layanan kesehatan sejak hari pertama kelahiran.
Integrasi Data Jadi Kunci Utama
Rencana ini akan diwujudkan melalui integrasi berbagai sistem layanan pemerintah. Data kelahiran dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan akan langsung terhubung dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), lalu otomatis masuk ke sistem BPJS.
Seluruh proses tersebut akan terintegrasi dalam platform digital pemerintah bernama INAku. Melalui sistem ini, Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi kunci utama dalam mengakses berbagai layanan, termasuk kepesertaan BPJS.
Proses Lebih Cepat dan Praktis
Dengan sistem baru ini, proses administrasi yang sebelumnya cukup panjang akan dipangkas secara signifikan. Jika sebelumnya terdapat sekitar 11 tahapan pendaftaran, nantinya hanya menjadi sekitar 4 tahapan saja.
Artinya, orang tua tidak perlu lagi melakukan pendaftaran manual secara terpisah. Begitu bayi lahir dan datanya tercatat dalam sistem, status kepesertaan BPJS bisa langsung aktif.
Dorong Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional
Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan JKN secara nasional. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi masyarakat yang tidak terlindungi layanan kesehatan sejak lahir.
Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu:
- Mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Mempercepat transformasi digital di sektor kesehatan
Masih Dalam Tahap Pengembangan
Meski demikian, implementasi kebijakan ini belum berjalan sepenuhnya di seluruh Indonesia. Saat ini, pemerintah masih dalam tahap penguatan sistem dan integrasi antarinstansi.
Untuk sementara, aturan yang berlaku masih mengharuskan orang tua mendaftarkan bayi ke BPJS Kesehatan maksimal 28 hari setelah kelahiran agar status kepesertaan tetap aktif tanpa kendala.
