Jakarta, Jemarionline.com – Pemerintah membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai langkah baru dalam memperkuat pengelolaan ekspor komoditas strategis. Kebijakan ini muncul untuk menekan kebocoran devisa dan meningkatkan aliran dolar ke dalam negeri.

Melalui perusahaan ini, pemerintah menargetkan peningkatan devisa dari sektor sumber daya alam (SDA) yang selama ini dinilai belum optimal.

Selain itu, pemerintah juga berharap kebijakan ini dapat memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Target Perkuat Devisa dan Stabilkan Rupiah

Pemerintah menilai pengelolaan ekspor komoditas membutuhkan sistem yang lebih terpusat dan transparan. Karena itu, PT DSI hadir untuk memperkuat pengawasan ekspor sekaligus memastikan devisa hasil ekspor masuk ke sistem keuangan nasional.

Dengan skema tersebut, pemerintah optimistis aliran dolar ke Indonesia akan meningkat.

Selain itu, pemerintah juga memproyeksikan penguatan cadangan devisa dapat membantu menjaga nilai tukar rupiah. Dalam beberapa proyeksi, rupiah berpotensi bergerak ke kisaran Rp 16.900 per dolar AS jika kebijakan berjalan optimal.

Fokus pada Komoditas Strategis

PT DSI akan menangani berbagai komoditas strategis seperti:

• Batu bara
• Kelapa sawit
• Mineral dan logam
• Komoditas ekspor utama lainnya

Pemerintah menilai sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap devisa negara. Namun, pemerintah juga melihat masih adanya potensi kebocoran nilai ekspor akibat praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing.

Karena itu, pemerintah mendorong sistem pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi.

Skema Bertahap Operasional PT DSI

Pemerintah menjalankan PT DSI secara bertahap agar transisi berjalan lebih stabil.

Pada tahap awal, PT DSI berfungsi sebagai fasilitas pengawasan dan perantara transaksi ekspor. Fokus utama tahap ini adalah mencatat volume, harga, dan alur ekspor secara transparan.

Selanjutnya, pada tahap berikutnya, PT DSI berpotensi memiliki peran lebih luas sebagai pihak yang ikut dalam aktivitas perdagangan komoditas tertentu.

Pemerintah menilai pendekatan bertahap ini penting agar pelaku usaha tetap bisa beradaptasi dengan sistem baru.

Tujuan Utama: Cegah Kebocoran Devisa

Pemerintah menekankan bahwa pembentukan PT DSI tidak hanya bertujuan memperkuat ekspor, tetapi juga menutup kebocoran devisa.

Selama ini, pemerintah menemukan potensi selisih nilai ekspor yang tidak tercatat sesuai harga pasar global. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya pemasukan negara dari sektor pajak dan devisa hasil ekspor.

Dengan adanya PT DSI, pemerintah ingin memastikan seluruh nilai ekspor tercatat secara akurat dan masuk ke sistem keuangan dalam negeri.

Dukungan dan Catatan dari Ekonom

Sejumlah ekonom menilai pembentukan PT DSI dapat meningkatkan transparansi perdagangan komoditas. Selain itu, sistem ini juga dapat memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga dan volume ekspor.

Namun demikian, para pengamat juga mengingatkan pemerintah untuk menjaga iklim investasi.

Mereka menilai kebijakan ini perlu dirancang dengan hati-hati agar tidak mengganggu minat investor asing, terutama di sektor hilirisasi yang masih membutuhkan modal besar.

Risiko yang Perlu Diwaspadai

Meski memiliki tujuan positif, kebijakan ini tetap memiliki sejumlah tantangan. Salah satu risiko utama adalah dampaknya terhadap iklim investasi dan fleksibilitas perdagangan global.

Selain itu, pelaku usaha juga menunggu kejelasan teknis terkait mekanisme operasional PT DSI.

Jika aturan terlalu ketat atau lambat, maka dikhawatirkan dapat menghambat daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional.

Harapan Pemerintah terhadap PT DSI

Pemerintah berharap PT DSI dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat ekonomi nasional. Selain itu, lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan cadangan devisa dan menjaga stabilitas makroekonomi.

Dengan pengelolaan yang transparan dan efisien, pemerintah optimistis PT DSI bisa menjadi salah satu pilar baru dalam tata kelola ekspor Indonesia. (man)