Dugaan Intimidasi hingga Potongan THR di Puskesmas Sungai Penuh, Pegawai Angkat Bicara

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 1 Mei 2026 - 18:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Seorang tenaga kesehatan berdiri di depan Puskesmas Sungai Penuh dengan ilustrasi amplop THR, menggambarkan dugaan potongan tunjangan dan tekanan terhadap pegawai.

Seorang tenaga kesehatan berdiri di depan Puskesmas Sungai Penuh dengan ilustrasi amplop THR, menggambarkan dugaan potongan tunjangan dan tekanan terhadap pegawai.

SUNGAI PENUH, Jemarionline.com – Sejumlah pegawai di salah satu puskesmas di Kota Sungai Penuh mulai angkat bicara. Mereka mengaku mengalami tekanan dalam lingkungan kerja dan mempertanyakan kebijakan terkait Tunjangan Hari Raya (THR).

Isu ini berkembang setelah beberapa tenaga kesehatan berbagi pengalaman mereka kepada rekan kerja. Cerita tersebut kemudian menyebar dan menarik perhatian publik. Fokus pembicaraan tidak lagi pada pelayanan pasien, melainkan pada kondisi internal yang mereka nilai tidak sehat.

Seorang pegawai menyampaikan bahwa suasana kerja berubah dalam beberapa waktu terakhir. Ia merasakan tekanan saat menjalankan tugas sehari-hari, terutama ketika mencoba menyampaikan pendapat.

“Kalau kami bertanya soal kebijakan, responsnya tidak enak. Kami jadi serba salah,” ujarnya.

Tekanan yang Terasa Langsung

Para pegawai menggambarkan tekanan itu terjadi secara langsung dalam aktivitas kerja. Pimpinan, menurut mereka, sering menegur staf dengan cara yang membuat suasana menjadi tegang.

Beberapa pegawai memilih diam. Mereka tidak ingin memperpanjang masalah atau memicu konflik baru. Namun, kondisi tersebut justru membuat beban kerja terasa lebih berat.

Seorang tenaga kesehatan lain mengaku harus lebih berhati-hati dalam berbicara. Ia khawatir setiap ucapan bisa memicu reaksi yang tidak diinginkan.

“Kami jadi seperti tidak punya ruang untuk menyampaikan pendapat,” katanya.

Situasi ini mendorong sebagian pegawai untuk berbagi cerita kepada pihak luar. Mereka berharap ada perhatian serius terhadap kondisi tersebut.

THR Dipertanyakan Pegawai

Selain tekanan kerja, pegawai juga menyoroti persoalan THR. Mereka mempertanyakan jumlah yang mereka terima karena tidak sesuai dengan perkiraan.

Baca Juga :  Hari Otonomi Daerah 2026, Pemkot Sungai Penuh Tegaskan Inovasi Daerah dan Perkuat Pelayanan Publik

Beberapa pegawai membandingkan nominal THR tahun ini dengan tahun sebelumnya. Mereka menemukan adanya selisih yang cukup terasa. Namun, mereka tidak mendapatkan penjelasan rinci.

“Biasanya kami tahu perhitungannya. Sekarang tidak ada penjelasan jelas,” kata salah satu pegawai.

Para pegawai mengaku tidak mempermasalahkan kebijakan jika disampaikan secara transparan. Namun, mereka merasa pihak manajemen tidak memberikan informasi yang cukup.

Dugaan Praktik Tidak Transparan

Pegawai menilai manajemen tidak membuka informasi secara detail terkait kebijakan internal. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi di kalangan staf.

Beberapa pegawai bahkan menduga adanya praktik yang tidak sesuai aturan. Mereka menilai kondisi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut oleh pihak berwenang.

“Kalau semuanya jelas, kami pasti bisa menerima. Tapi ini tidak ada keterbukaan,” ujar seorang sumber.

Kurangnya transparansi membuat hubungan antara pegawai dan pimpinan semakin renggang. Komunikasi yang tidak berjalan baik memperburuk situasi.

Dampak pada Kinerja

Tekanan dalam lingkungan kerja mulai memengaruhi kinerja pegawai. Beberapa tenaga kesehatan mengaku kesulitan fokus saat melayani pasien.

Mereka tetap menjalankan tugas sesuai tanggung jawab. Namun, kondisi psikologis yang tidak stabil membuat pekerjaan terasa lebih berat.

Puskesmas seharusnya menjadi tempat pelayanan yang nyaman, baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Ketika suasana internal terganggu, kualitas pelayanan berisiko menurun.

Seorang pegawai menegaskan bahwa mereka tetap berusaha profesional. Namun, ia berharap kondisi kerja bisa segera membaik.

Baca Juga :  Program Alfin–Azhar Mulai Terlihat, Penanganan Banjir hingga Infrastruktur Sungai Penuh Alami Kemajuan

“Kami tetap melayani pasien sebaik mungkin. Tapi kami juga butuh lingkungan kerja yang sehat,” katanya.

Harapan pada Pihak Berwenang

Para pegawai berharap instansi terkait segera turun tangan. Mereka ingin pihak berwenang memeriksa kondisi di lapangan secara langsung.

Mereka juga berharap adanya audit terhadap kebijakan yang mereka anggap bermasalah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan pegawai.

Sejumlah pemerhati kebijakan publik ikut menyoroti kasus ini. Mereka menilai pemerintah daerah perlu merespons cepat agar masalah tidak berlarut.

“Kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan. Harus ada pemeriksaan dan klarifikasi,” ujar seorang pengamat.

Pentingnya Lingkungan Kerja Sehat

Kasus ini menunjukkan pentingnya lingkungan kerja yang sehat di sektor pelayanan publik. Pegawai membutuhkan ruang untuk berkomunikasi secara terbuka.

Pimpinan juga perlu membangun hubungan profesional dengan staf. Transparansi dan komunikasi menjadi kunci dalam menjaga stabilitas organisasi.

Ketika pegawai merasa dihargai, mereka akan bekerja lebih optimal. Sebaliknya, tekanan berlebihan justru bisa menurunkan kinerja.

Menunggu Klarifikasi Resmi

Hingga saat ini, pihak terkait belum memberikan pernyataan resmi. Publik masih menunggu penjelasan langsung dari manajemen puskesmas.

Kasus ini terus menjadi perhatian karena menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat. Banyak pihak berharap masalah ini segera menemukan titik terang.

Jika terbukti terjadi pelanggaran, pihak berwenang perlu mengambil tindakan tegas. Langkah tersebut penting untuk menjaga integritas layanan publik.

Berita Terkait

Kenduri Sko Tiga Desa di Kerinci Meriah, Kepala Daerah Turun Langsung
PMII Sorot Dugaan Mark-Up Anggaran di Sekretariat DPRD Kerinci
Hardiknas 2026: Pemkot Sungai Penuh Perkuat Pendidikan Karakter dan Buka Program Beasiswa
Polda Jambi Tangkap 7 Pelaku PETI di Merangin, Pemilik Alat Berat Masih Diburu
Menteri Hukum Apresiasi Pembentukan Posbakum, Wako Alfin Terima Penghargaan
Ketua DPRD Kerinci Hadiri Penandatanganan NPHD, Dorong Penguatan Infrastruktur Pasca Panen
Perkuat Akses Keadilan Desa, Kemenkum Jambi Gandeng DPRD Dorong Dana Desa untuk Insentif Paralegal
Harga BBM di Jambi Naik Drastis, Pertamax Turbo Tembus Rp19.850 per Liter
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 19:00 WIB

Kenduri Sko Tiga Desa di Kerinci Meriah, Kepala Daerah Turun Langsung

Sabtu, 2 Mei 2026 - 18:00 WIB

PMII Sorot Dugaan Mark-Up Anggaran di Sekretariat DPRD Kerinci

Sabtu, 2 Mei 2026 - 17:00 WIB

Hardiknas 2026: Pemkot Sungai Penuh Perkuat Pendidikan Karakter dan Buka Program Beasiswa

Sabtu, 2 Mei 2026 - 13:00 WIB

Polda Jambi Tangkap 7 Pelaku PETI di Merangin, Pemilik Alat Berat Masih Diburu

Sabtu, 2 Mei 2026 - 12:00 WIB

Menteri Hukum Apresiasi Pembentukan Posbakum, Wako Alfin Terima Penghargaan

Berita Terbaru