Jemarionline.com, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) menempatkan pengangkatan guru madrasah honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai salah satu kebijakan prioritas. Langkah ini ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan guru non-ASN di lingkungan madrasah.
Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Program dan Kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah yang digelar Direktorat GTK Madrasah Kemenag di Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Dalam forum tersebut, Kemenag membahas berbagai persoalan mendasar guru madrasah, mulai dari kepastian status kepegawaian, sertifikasi, hingga peningkatan kualifikasi. Penataan dan validasi data melalui Education Management Information System (EMIS) menjadi fokus utama agar kebijakan dapat diterapkan secara tepat sasaran.
Saat ini, lebih dari separuh guru madrasah telah tersertifikasi. Sementara itu, guru yang belum memenuhi persyaratan akan didorong melalui program sertifikasi, Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta skema pengangkatan PPPK yang dilakukan secara bertahap.
Selain sertifikasi, peningkatan kualifikasi guru juga diperkuat melalui optimalisasi program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Pemerintah juga menekankan pentingnya perencanaan kebijakan kesejahteraan guru yang terukur dan berkelanjutan, khususnya bagi madrasah swasta.
Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya pengetatan validasi data guru, percepatan sertifikasi, penyusunan tahapan pengangkatan PPPK, serta penataan regulasi madrasah swasta yang mewajibkan komitmen yayasan terhadap kesejahteraan guru.
