JAKARTA, jemarionline.com — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026) pukul 09.30 WIB. Agenda utama rapat hari ini adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Langkah ini mengakhiri penantian publik selama hampir dua dekade sejak 2008.
Keputusan parlemen ini jauh lebih cepat dari target awal. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya memasang tenggat pengesahan paling lambat pada 15 Desember 2026.
Sehari sebelumnya, Komisi III DPR dan pemerintah menuntaskan pembahasan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memastikan seluruh fraksi menyepakati draf final tersebut. Naskah aturan ini pun langsung naik ke meja paripurna.
Perjalanan Panjang Penuh Hambatan Politik
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merintis gagasan aturan ini lewat kajian pada 2008. Pemerintah lalu menyerahkan draf awal ke parlemen pada 2012. Sayangnya, pembahasan aturan ini terus terhenti tanpa kejelasan jadwal.
Dorongan baru kembali menguat pada Maret 2023. Saat itu, Menkopolhukam Mahfud MD mendesak Komisi III DPR segera memproses beleid tersebut.
Pemerintah juga mengirim Surat Presiden (Surpres) beserta naskah akademik pada Mei 2023. Namun, anggota DPR periode 2019–2024 tetap gagal membahasnya hingga masa jabatan mereka habis.
Memasuki periode 2024–2029, Badan Legislasi (Baleg) DPR sempat mencoret aturan ini dari usulan Prolegnas Prioritas pada Oktober 2024. Parlemen baru menyetujui masuknya regulasi ini ke dalam Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029 pada November 2024.
Presiden Prabowo Subianto ikut memberi dukungan terbuka di hadapan ratusan ribu buruh saat peringatan May Day, 1 Mei 2025. Meski presiden setuju, pimpinan DPR memilih menunda pembahasan. Mereka beralasan ingin menuntaskan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terlebih dahulu.
Tekanan Massa Jadi Penentu Pengesahan
Kebuntuan politik di parlemen memicu gelombang protes masyarakat sipil. Massa menggelar demonstrasi serentak pada akhir Agustus 2025. Mereka menuntut wakil rakyat segera mengesahkan aturan perampasan harta koruptor tersebut.
Tekanan publik memaksa Baleg DPR mengubah status RUU Perampasan Aset pada September 2025. Regulasi ini resmi masuk Prolegnas Prioritas sebagai usul inisiatif DPR. Perubahan skema ini sekaligus memutus perdebatan soal pihak yang bertanggung jawab memulai pembahasan.
Penyusunan draf baru berjalan aktif pada pertengahan Januari 2026. DPR menggelar rapat dengar pendapat umum bersama pakar dan aparat penegak hukum. Namun, lambatnya proses pembahasan kembali memicu unjuk rasa pada Agustus 2026.
Merespons desakan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pada 27 Agustus 2026, pimpinan DPR mempertaruhkan jabatan mereka. Sufmi Dasco Ahmad menegaskan jajaran pimpinan siap mundur jika pengesahan molor melewati 15 Desember 2026.
Panitia kerja akhirnya mengebut pembahasan sejak awal November 2026. Regulasi yang juga membentuk badan pengelola aset sitaan negara ini pun siap berlaku resmi hari ini.(ar)









