JAKARTA, jemarionline.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjadwalkan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis (19/11/2026) pagi. Langkah ini mengakhiri penantian panjang publik selama kurang lebih 18 tahun.
Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Persidangan 2026-2027 tersebut akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Agenda utamanya berfokus pada pengambilan keputusan tingkat II untuk mengesahkan regulasi perampasan aset koruptor.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memastikan jadwal ketok palu tersebut berjalan sesuai rencana. Sebelumnya, DPR bersama pemerintah telah menyepakati naskah RUU dalam pembicaraan tingkat I yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Rabu (18/11/2026).
Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR telah merampungkan pembahasan 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Rinciannya meliputi 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 44 DIM dihapus, 40 DIM substansi, serta 18 DIM substansi baru.
Cakupan Tindak Pidana dan Mekanisme Perlindungan
Regulasi baru ini memperluas jangkauan hukum negara dalam mengejar harta kekayaan pelaku kejahatan. Ruang lingkup RUU Perampasan Aset menyasar kasus tindak pidana korupsi, pendanaan terorisme, penipuan, hingga tindak pidana perdagangan.
Undang-undang ini juga mengatur pembagian kewenangan aparat penegak hukum serta pemanfaatan teknologi pelacakan aset. Selain itu, penyusun aturan menyisipkan pasal perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan jaminan keamanan bagi pihak ketiga yang beriktikad baik.
Wakil Menteri Hukum (Wamenkum), Eddy OS Hiariej, menegaskan bahwa keberhasilan aturan ini bergantung pada eksekusi aparat di lapangan. Ia meminta setiap tahapan—mulai dari pelacakan, pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset—berjalan adil dan memberikan kepastian hukum.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyambut positif rampungnya pembahasan regulasi tersebut. Senada dengan Nasir, Anggota Komisi III Safaruddin menilai undang-undang ini menjadi instrumen vital untuk memulihkan kerugian negara sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Kritik Publik Soal Tertutupnya Draf RUU
Di tengah antusiasme parlemen dan pemerintah, kalangan masyarakat sipil justru melayangkan catatan kritis menjelang pengesahan. Peneliti Transparency International Indonesia (TII), Agus Sarwono, menyoroti draf final RUU Perampasan Aset yang tidak kunjung terbuka bagi publik.
Agus menilai percepatan pembahasan di parlemen berisiko mengabaikan partisipasi dan pengawasan masyarakat luas. Padahal, regulasi ini memberikan kewenangan sangat besar bagi aparat negara untuk menyita harta benda warga negara.
Menurut TII, akademisi dan masyarakat sipil semestinya mendapat ruang untuk menguji pasal-pasal krusial sebelum DPR mengesahkannya. Masyarakat perlu memastikan aturan mengenai sistem pembuktian, pengelolaan aset sitaan, serta pengawasan aparat benar-benar mencegah penyalahgunaan wewenang di masa depan.(ar)









