JAMBI, jemarionline.com – Mabes Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) kepada mantan Karo SDM Polda Jambi, Kombes Handoko. Keputusan tegas ini berkaitan erat dengan skandal penipuan seleksi Bintara Polri 2026. Akibatnya, para korban mengalami kerugian materiil hingga mencapai Rp 28 miliar.
Kapolda Jambi Irjen Pol Widodo membenarkan kabar pemecatan anak buahnya tersebut pada Jumat (20/11/2026). Sebelumnya, isu pencopotan Kombes Handoko sudah mencuat sejak Oktober 2026 lalu. Kabar itu beredar tak lama setelah penyidik membongkar praktik curang dalam proses rekrutmen kepolisian.
Widodo menjelaskan bahwa Mabes Polri menangani langsung proses sidang etik dan penerbitan surat keputusan pemecatan. Sementara itu, pihak Polda Jambi kini memfokuskan energi pada penyidikan pidana. Langkah ini bertujuan untuk menjerat seluruh pelaku yang terlibat di lapangan.
Skandal besar ini terbongkar setelah penyidik menangkap ajudan Kombes Handoko, Muhammad Daffa. Kepolisian kemudian menetapkan Daffa sebagai tersangka utama dan memecatnya. Setelah itu, penyidik melimpahkan berkas perkara Daffa bersama satu tersangka lain ke meja hijau.
Saat ini, Pengadilan Negeri (PN) Jambi sedang menyidangkan kasus penipuan tersebut secara maraton. Pada sidang Kamis (19/11/2026), jaksa menghadirkan dua kapolsek dan sejumlah anggota kepolisian sebagai saksi. Mereka memberikan kesaksian langsung di hadapan majelis hakim.
Salah satu saksi ialah Kapolsek Rantau Pandan, AKP Deni Saefudin, yang putranya turut menjadi korban. Selain itu, jaksa juga menghadirkan istri Deni bernama Maria serta Kapolsek Bahar Wiwik Utomo. Anggota Biro SDM Polda Jambi, Putra Reksa, turut memberikan keterangan dalam sidang tersebut.
Dalam persidangan, para saksi mengaku menyerahkan uang tunai senilai Rp 700 juta kepada tersangka Daffa. Penyerahan uang itu bertujuan agar keluarga mereka lulus seleksi anggota Polri. Dengan demikian, kesaksian ini memperkuat bukti adanya praktik suap dalam proses rekrutmen.
Penyidik Kejar Aset Lewat Pasal Pencucian Uang
Polda Jambi tidak berhenti pada pasal penipuan semata dalam mengusut perkara bernilai puluhan miliar ini. Oleh karena itu, penyidik resmi menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pasal ini berguna untuk melacak seluruh aliran dana panas hasil kejahatan para tersangka.
Irjen Pol Widodo menegaskan bahwa timnya terus menerapkan metode follow the money secara menyeluruh. Artinya, penyidik menelusuri ke mana saja uang miliaran rupiah tersebut mengalir. Mereka juga tidak hanya bergantung pada pengakuan lisan tersangka saat pemeriksaan berlangsung.
Selanjutnya, penyidik memprioritaskan penyitaan aset yang terbukti berasal dari uang suap seleksi bintara. Apabila pengadilan telah mengetuk palu vonis berkekuatan hukum tetap, negara akan mengambil alih aset tersebut. Pada akhirnya, pemerintah akan mengembalikan seluruh aset sitaan kepada para korban penipuan.
Rincian Kekayaan Kombes Handoko Capai Rp 3,32 Miliar
Seiring kabar pemecatannya, publik kini menyoroti catatan aset milik Kombes Handoko selama bertugas di Polda Jambi. Berdasarkan data LHKPN, perwira menengah ini melaporkan hartanya pada 4 November 2026. Laporan tersebut masuk dalam kategori laporan khusus akhir menjabat.
Dalam dokumen resmi itu, Kombes Handoko mencatatkan total kekayaan bersih sebesar Rp 3.323.180.871 tanpa tanggungan utang. Secara keseluruhan, aset properti mendominasi porsi kekayaannya dengan nilai mencapai Rp 2,9 miliar. Aset properti tersebut tersebar di dua kota besar di Indonesia.
Pertama, ia memiliki tanah dan bangunan seluas 204 meter persegi di Kota Malang senilai Rp 1,3 miliar. Kedua, ia mempunyai properti seluas 180 meter persegi di Kota Tangerang Selatan senilai Rp 1,6 miliar. Seluruh aset properti tersebut tercatat berasal dari hasil perolehan sendiri.
Di samping properti, Handoko juga melaporkan kepemilikan tiga unit kendaraan bermotor senilai total Rp 368 juta. Koleksinya mencakup mobil Hyundai Stargazer X Prime tahun 2023 seharga Rp 190 juta. Selain itu, ia memiliki mobil Honda WR-V RS tahun 2022 senilai Rp 160 juta serta motor Yamaha NMAX 2023 senilai Rp 18 juta.
Terakhir, mantan Karo SDM Polda Jambi ini menyimpan harta bergerak lainnya senilai Rp 36,5 juta. Sementara itu, posisi kas dan setara kas miliknya berada di angka Rp 18.680.871. Sebaliknya, kepemilikan surat berharga maupun harta lainnya tercatat nihil.(ar)









