Jemarionline.com, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berencana melakukan rekrutmen besar-besaran untuk tenaga teknis lapangan dalam periode 2026–2027. Menariknya, program ini tidak lagi menitikberatkan pada tingkat pendidikan formal, bahkan membuka peluang bagi lulusan sekolah dasar (SD).
Kebijakan ini muncul dari keprihatinan terhadap ketimpangan kebutuhan tenaga kerja. Menurutnya, banyak pekerjaan teknis di lapangan justru tidak terisi optimal karena sistem rekrutmen terlalu fokus pada gelar pendidikan tinggi.
Ia menilai, saat ini banyak tenaga kerja dengan pendidikan tinggi lebih banyak bekerja secara administratif, seperti membuat laporan, dibandingkan turun langsung menyelesaikan persoalan di lapangan. Sementara itu, pekerjaan teknis seperti perbaikan infrastruktur, pengelolaan irigasi, hingga pemeliharaan fasilitas umum justru membutuhkan keterampilan praktis.
Untuk itu, Pemprov Jawa Barat berencana memperbanyak tenaga kerja yang benar-benar bekerja di lapangan, dibandingkan hanya tenaga manajerial. Konsep yang diusung adalah “sedikit yang mengatur, banyak yang bekerja”.
Program ini nantinya akan difokuskan pada sektor kebersihan dan infrastruktur. Bahkan, kemampuan dan keterampilan menjadi syarat utama, bukan ijazah. Pemerintah membuka peluang bagi siapa saja yang memiliki keahlian teknis seperti mengelas, memperbaiki fasilitas umum, hingga pekerjaan lapangan lainnya.
Sebagai bentuk apresiasi, tenaga teknis yang direkrut direncanakan akan mendapatkan gaji sekitar Rp4,2 juta per bulan.
Selain meningkatkan efisiensi kerja, kebijakan ini juga diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan lebih luas, khususnya bagi masyarakat yang selama ini terkendala persyaratan pendidikan formal
