Jakarta, Jemarionline.com – Pajak Strava Premium menjadi perbincangan di media sosial setelah banyak warganet mengira pemerintah mengenakan pajak terhadap aktivitas olahraga lari. Padahal, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk layanan berlangganan Strava Premium sebagai produk digital dari luar negeri.
Kesalahpahaman itu memicu beragam komentar dari pengguna aplikasi Strava. Sebagian pengguna meminta pemerintah memperluas sosialisasi agar masyarakat memahami aturan pajak digital secara utuh.
Pengguna menilai informasi yang jelas akan mencegah munculnya persepsi keliru. Mereka juga berharap pemerintah menjelaskan perbedaan antara pajak layanan digital dan aktivitas olahraga.
PPN Hanya Berlaku Untuk Layanan Berlangganan Premium
Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk Strava sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Karena itu, PPN hanya dikenakan kepada pengguna yang membayar layanan Strava Premium.
Sebaliknya, pengguna Strava versi gratis tidak membayar PPN atas penggunaan aplikasi tersebut. Pemerintah juga tidak mengenakan pajak kepada masyarakat yang berlari, bersepeda, atau berolahraga menggunakan Strava.
Aturan itu mengikuti mekanisme pemungutan PPN untuk berbagai layanan digital luar negeri yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan tersebut kepada banyak platform digital, bukan hanya Strava.
Pengguna Harap Edukasi Pajak Digital Lebih Gencar
Sejumlah pengguna berharap pemerintah memanfaatkan berbagai kanal komunikasi untuk menjelaskan kebijakan pajak digital. Mereka menilai edukasi yang lebih luas akan membantu masyarakat memahami aturan baru tanpa menimbulkan kebingungan.
Selain itu, pengguna meminta pemerintah menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Langkah tersebut dinilai dapat mengurangi penyebaran informasi yang tidak akurat di media sosial.
Di sisi lain, kebijakan PPN terhadap layanan digital tetap bertujuan menciptakan perlakuan pajak yang setara antara pelaku usaha digital dalam dan luar negeri. Karena itu, pemerintah terus menambah jumlah perusahaan digital yang berstatus sebagai pemungut PPN PMSE.
Meski sempat memicu kesalahpahaman, pengguna Strava berharap polemik tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan literasi perpajakan digital. Dengan sosialisasi yang lebih efektif, masyarakat dapat memahami bahwa ketentuan itu hanya berlaku bagi pelanggan layanan premium, bukan bagi aktivitas olahraga mereka.
