Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur di Pulau Terluar 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 29 Januari 2026 - 06:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Proyek pembangunan infrastruktur jalan di pulau terluar Indonesia bertujuan untuk mempercepat akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
(Foto: ANTARA FOTO / Kementerian PUPR)

Proyek pembangunan infrastruktur jalan di pulau terluar Indonesia bertujuan untuk mempercepat akses transportasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Foto: ANTARA FOTO / Kementerian PUPR)

Jemarionline – Pemerintah Indonesia mempercepat pembangunan infrastruktur di pulau-pulau terluar untuk meningkatkan konektivitas, ekonomi, dan keamanan nasional. Program ini akan difokuskan pada pulau-pulau di wilayah Maluku, Papua, dan Natuna, yang selama ini terbatas aksesnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Santoso, menyatakan, “Pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas listrik di pulau terluar akan mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat pertahanan negara.”

Baca Juga :  Nilainya Fantastis! DPR Soroti Pengadaan 105.000 Kendaraan Koperasi Merah Putih

Selain itu, proyek ini mencakup pembangunan bandara perintis, rumah sakit, dan sekolah untuk mendukung kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menargetkan seluruh pulau terluar utama memiliki akses infrastruktur dasar paling lambat akhir 2026.

Kegiatan pembangunan ini dilakukan dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan sektor swasta untuk memastikan kecepatan dan kualitas pengerjaan.

Baca Juga :  Indonesia Akan Jadi Negara ke-5 di Asia yang Memiliki Kapal Indu

Fakta Menarik:

  1. Program infrastruktur pulau terluar Indonesia merupakan bagian dari strategi Ketahanan Nasional dan Pembangunan Wilayah 2026.

  2. Pulau Natuna menjadi fokus penguatan pelabuhan dan fasilitas transportasi laut.

  3. Pemerintah menargetkan peningkatan ekonomi masyarakat lokal hingga 25% melalui proyek ini.

Berita Terkait

Polemik Revisi UU KPK: DPR dan Jokowi Saling Lempar Tanggung Jawab
Menpan RB Beri Sinyal Tes CPNS 2026, Terkait Pensiun 160 Ribu PNS
KemenHAM Buka Formasi Analis HAM hingga Juli 2026, ASN Bisa Mendaftar
Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Disebut Lebih Rendah dari Honorer, Ini Penjelasan Pemerintah
Menteri Rini Jelaskan Status PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu, ASN Diminta Pahami Ketentuan Ini
Permendagri Nomor 6 Tahun 2026, ASN dan PPPK Wajib Perbarui Data KTP dan KK
Indonesia Akan Jadi Negara ke-5 di Asia yang Memiliki Kapal Indu
PPPK Merasa Nasibnya Tak Jauh dari Honorer, Namun Ada Sinyal Positif dari Dirjen GTKPG
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 26 Februari 2026 - 08:16 WIB

Polemik Revisi UU KPK: DPR dan Jokowi Saling Lempar Tanggung Jawab

Rabu, 25 Februari 2026 - 20:00 WIB

KemenHAM Buka Formasi Analis HAM hingga Juli 2026, ASN Bisa Mendaftar

Rabu, 25 Februari 2026 - 19:00 WIB

Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Disebut Lebih Rendah dari Honorer, Ini Penjelasan Pemerintah

Rabu, 25 Februari 2026 - 11:00 WIB

Menteri Rini Jelaskan Status PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu, ASN Diminta Pahami Ketentuan Ini

Rabu, 25 Februari 2026 - 09:31 WIB

Permendagri Nomor 6 Tahun 2026, ASN dan PPPK Wajib Perbarui Data KTP dan KK

Berita Terbaru

D2NP PNS: Pengertian, Fungsi, dan Cara Cek di MyASN

Pemerintahan

D2NP PNS: Pengertian, Fungsi, dan Cara Cek di MyASN

Rabu, 25 Feb 2026 - 23:00 WIB