Jambi, jemarionline.com – Aksi protes masyarakat terhadap konflik stockpile batubara PT SAS kembali memanas di kawasan Lintas Mendalo – Bulian. Masyarakat Aur Kenali, Penyengat Rendah, dan Mendalo Darat mengambil langkah tegas dengan mendirikan tenda di depan kantor perusahaan.
Masyarakat gabungan dalam Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) tersebut menuntut penghentian total seluruh operasional. Mereka mendesak PT SAS/RMKE Grup menghormati instruksi resmi yang telah berlaku.
Kebijakan Gubernur dan Kesepakatan Bersama September 2025
Gubernur Jambi telah mengeluarkan kebijakan penghentian sementara operasional perusahaan. Kebijakan tersebut berlaku hingga adanya keputusan terbaru pada September 2025 mendatang.
Keputusan penghentian ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara Walikota, PT SAS, dan perwakilan warga. Kesepakatan tersebut tercipta saat aksi demonstrasi masyarakat pada periode sebelumnya.
“Gubernur sudah memberikan kebijakan untuk memberhentikan sementara segala bentuk operasional PT SAS sampai dengan adanya keputusan terbaru pada September 2025 sesuai kesepakatan bersama Walikota, PT SAS, dan masyarakat pada aksi waktu lalu,” ujar perwakilan warga.
Pelanggaran Aktivitas Pembangunan Akses Stockpile Batubara TUKS
Pihak perusahaan terkesan mengabaikan kesepakatan bersama tersebut sampai saat ini. Pihak manajemen masih melanjutkan pekerjaan fisik untuk memperlancar akses penunjang area operasional.
Aktivitas pembangunan fisik tersebut bertujuan untuk mewujudkan area stockpile Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) batubara. Pembangunan infrastruktur penunjang ini langsung memicu kemarahan warga di lokasi.
“Hal tersebut sudah bertentangan dengan kebijakan Gubernur. Jangan provokasi masyarakat demi kepentingan bisnis yang tidak memikirkan risiko terhadap anak cucu kita ke depan,” tegasnya.
Pendudukan Tenda dan Sosialisasi Edukasi Bahaya Debu
Masyarakat mendesak manajemen PT SAS segera menemui massa secara terbuka di lokasi. Namun, warga memilih bertahan di dalam tenda karena belum ada perwakilan perusahaan yang menemui mereka.
Penolakan ini didukung penuh oleh aliansi warga dari lima wilayah terdampak langsung. Wilayah tersebut meliputi Aur Kenali, Mendalo Darat, Penyengat Rendah, Banyu Emas, dan Bahri Makmur.
“Kita warga Aur Kenali, Mendalo Darat, Penyengat Rendah, Banyu Emas, dan Bahri Makmur menolak segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan batubara. Kita sudah dua hari dari kemarin di sini menunggu,” tuturnya.
Aksi pendudukan jalan ini dibarengi dengan aksi pembagian lembaran brosur edukasi publik. Warga menyebarkan brosur tersebut kepada para pengguna jalan yang melintas di jalur Mendalo – Bulian.
Brosur tersebut memuat peta dampak serta perhitungan jarak pemukiman warga dari titik lokasi proyek batubara. Informasi dalam brosur membantu publik memahami ancaman langsung pembangunan jalan khusus dan fasilitas TUKS.
Lembaran informasi tersebut memuat kode unik barcode yang dapat dipindai secara langsung lewat ponsel pintar. Fitur digital ini memudahkan masyarakat umum mengecek jarak tempat tinggal mereka secara akurat.
“Di brosur ini ada barcode, masyarakat bisa mengetahui berapa jarak mereka dengan titik lokasi itu,” jelasnya.
Selebaran itu memuat materi edukasi kesehatan mengenai bahaya paparan debu batubara. Warga menekankan bahwa partikel debu batubara sangat berbahaya bagi sistem pernapasan masyarakat sekitar.
Aksi damai ini dipastikan terus berlanjut hingga pimpinan perusahaan memberikan pernyataan resmi. Warga BPR berkomitmen menjaga wilayah mereka dari dampak buruk industri batubara.(ar)
