Jakarta, Jemarionline.com – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyiapkan terobosan baru untuk memperluas layanan hepatitis B hingga tingkat puskesmas. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin mempercepat skrining, diagnosis, dan pengobatan hepatitis B agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan.
Budi menilai Indonesia perlu memperkuat layanan kesehatan primer karena jumlah penderita hepatitis B masih sangat besar. Oleh sebab itu, pemerintah tidak hanya mengandalkan rumah sakit, tetapi juga mendorong puskesmas untuk berperan lebih aktif dalam penanganan penyakit tersebut.
Selain memperluas akses layanan, langkah ini juga membantu pemerintah meningkatkan deteksi dini dan menekan risiko komplikasi penyakit hati.
Kementerian Kesehatan Perkuat Peran Puskesmas
Kementerian Kesehatan tengah menyusun kebijakan yang memungkinkan puskesmas menangani hepatitis B secara lebih luas.
Melalui kebijakan tersebut, dokter umum di puskesmas dapat melakukan skrining, pemeriksaan awal, pemantauan pasien, hingga memberikan pengobatan pada kasus tertentu sesuai standar medis yang berlaku.
Karena itu, masyarakat tidak perlu selalu datang ke rumah sakit untuk mendapatkan layanan dasar terkait hepatitis B.
Langkah tersebut juga akan mempercepat penanganan pasien yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan rujukan.
Menkes Ingin Jangkau Lebih Banyak Pasien
Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa jumlah pasien hepatitis B di Indonesia mencapai jutaan orang.
Menurutnya, rumah sakit tidak mungkin menangani seluruh pasien tanpa dukungan layanan kesehatan tingkat pertama. Oleh karena itu, pemerintah ingin memanfaatkan jaringan puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memperluas jangkauan pelayanan.
Selain itu, puskesmas memiliki posisi strategis karena berada lebih dekat dengan masyarakat.
Karena itu, pemerintah berharap lebih banyak warga dapat menjalani pemeriksaan dan pengobatan lebih cepat.
“Pemberian obat Hepatitis B bisa dilakukan di puskesmas karena jumlah pasiennya jutaan,” ujar Menkes Budi.
Pemerintah Akan Melatih Dokter Umum
Kementerian Kesehatan akan melatih dokter umum agar mampu menangani hepatitis B sesuai pedoman yang berlaku.
Program pelatihan tersebut akan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan skrining, diagnosis awal, edukasi pasien, hingga pemantauan pengobatan.
Selain itu, pemerintah juga akan memberikan dukungan teknis kepada puskesmas agar layanan berjalan dengan baik.
Karena itu, dokter umum dapat membantu menangani kasus hepatitis B secara lebih efektif tanpa harus selalu merujuk pasien ke rumah sakit.
Pemerintah Kejar Peningkatan Skrining
Pemerintah menilai angka skrining hepatitis di Indonesia masih rendah.
Saat ini, banyak penderita hepatitis B yang belum mengetahui kondisi kesehatannya karena tidak pernah menjalani pemeriksaan. Padahal, deteksi dini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.
Karena itu, Kementerian Kesehatan terus mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
Melalui perluasan layanan di puskesmas, pemerintah berharap lebih banyak warga dapat menjalani skrining dengan mudah dan terjangkau.
Puskesmas Manfaatkan USG dan Teknologi Digital
Pemerintah juga mendorong puskesmas memanfaatkan alat ultrasonografi (USG) yang sudah tersedia untuk membantu mendeteksi gangguan hati lebih dini.
Selain itu, Kementerian Kesehatan membuka peluang pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk mendukung proses diagnosis awal.
Langkah tersebut memungkinkan tenaga kesehatan mengidentifikasi risiko penyakit hati secara lebih cepat dan akurat.
Karena itu, pasien dapat memperoleh penanganan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih berat.
Fokus pada Pencegahan dan Deteksi Dini
Kementerian Kesehatan terus mengutamakan pencegahan sebagai strategi utama dalam pengendalian hepatitis B.
Pemerintah menjalankan berbagai program seperti imunisasi hepatitis B, pemeriksaan ibu hamil, edukasi kesehatan, serta skrining kesehatan masyarakat.
Selain itu, tenaga kesehatan juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hati dan melakukan pemeriksaan rutin.
Karena itu, pemerintah berharap angka kasus hepatitis B dapat menurun dalam beberapa tahun ke depan.
Dukung Target Eliminasi Hepatitis
Pemerintah ingin mendukung target eliminasi hepatitis yang telah ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Untuk mencapai target tersebut, Indonesia perlu meningkatkan angka deteksi kasus dan memperluas akses pengobatan. Karena itu, pemerintah memandang puskesmas sebagai ujung tombak dalam upaya menemukan kasus lebih cepat.
Selain membantu pasien memperoleh pengobatan, strategi ini juga dapat mengurangi risiko penularan di masyarakat. (man)
