Desa Semerah Terancam Dilebur, Tiga Tahun Tak Terima Dana Desa hingga 2026

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 21 April 2026 - 20:00 WIB

facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Jambiupdate.co

Foto: Jambiupdate.co

Jemarionline.com – Warga Desa Semerah di Kabupaten Kerinci kini menghadapi situasi serius. Desa mereka terancam kehilangan status setelah selama tiga tahun berturut-turut tidak menerima dana desa.

Masalah ini tidak hanya soal administrasi. Kondisi di lapangan ikut terdampak. Pembangunan tersendat, sementara warga mulai khawatir dengan masa depan desa mereka.

Masalah Administrasi Jadi Akar Persoalan

Pemerintah desa belum menyelesaikan sejumlah dokumen penting. Salah satu yang paling krusial adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dokumen ini menjadi syarat utama pencairan dana desa. Tanpa APBDes, pemerintah pusat tidak bisa menyalurkan dana.

Pemerintah daerah sudah mencoba membantu proses penyelesaian. Namun, upaya tersebut belum menghasilkan solusi yang jelas.

Tiga Tahun Tanpa Dana Desa

Desa Semerah sudah memasuki tahun ketiga tanpa dana desa, sejak 2024 hingga 2026.

Kondisi ini membuat banyak program tidak berjalan. Padahal, dana desa biasanya digunakan untuk:

  • Pembangunan infrastruktur
  • Pelayanan masyarakat
  • Program ekonomi warga

Tanpa dana tersebut, pemerintah desa kesulitan menjalankan kegiatan rutin.

Baca Juga :  Bupati Monadi Lantik Pengurus KORMI Kerinci 2026–2031, Dorong Olahraga Masyarakat

Jika kondisi ini terus berlanjut, status desa bisa dicabut. Aturan menyebutkan desa yang tidak menerima dana dalam waktu lama bisa kehilangan status administratifnya.

Warga Mulai Cemas

Warga mulai merasakan dampak langsung. Mereka melihat pembangunan berhenti dan layanan publik tidak berjalan maksimal.

Kekhawatiran pun muncul. Banyak warga mempertanyakan nasib desa jika pemerintah benar-benar melebur wilayah mereka.

Beberapa hal yang membuat warga resah antara lain:

  • Identitas desa bisa hilang
  • Sistem pemerintahan berubah
  • Kemandirian desa berkurang
  • Dampak sosial sulit diprediksi

Bagi masyarakat, desa bukan sekadar wilayah administratif. Desa adalah bagian dari kehidupan sehari-hari.

Mediasi Berjalan, Tapi Belum Tuntas

Pemerintah daerah dan pihak kecamatan terus mencoba mencari solusi. Mereka mengadakan mediasi dan pendampingan untuk mempercepat penyelesaian administrasi.

Namun, proses tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Waktu terus berjalan, sementara batas waktu semakin dekat.

Jika tidak ada perubahan, risiko peleburan akan semakin besar.

Baca Juga :  Pemprov Jabar Alokasikan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Gunung Burangrang

Dampak Nyata di Lapangan

Tidak adanya dana desa selama tiga tahun membawa dampak langsung. Banyak rencana pembangunan tertunda.

Selain itu, pelayanan kepada masyarakat juga ikut menurun. Kondisi ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi desa.

Dalam jangka panjang, situasi ini bisa memengaruhi kesejahteraan warga.

Pemerintah Perlu Ambil Langkah Cepat

Sejumlah pihak meminta pemerintah segera bertindak. Mereka menilai situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.

Langkah yang perlu dilakukan antara lain:

  • Menyelesaikan dokumen administrasi
  • Memastikan dana desa kembali cair
  • Menjaga status Desa Semerah

Tanpa tindakan cepat, desa ini bisa kehilangan statusnya.

Masa Depan Desa di Ujung Penentuan

Desa Semerah kini berada di titik penting. Pemerintah masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan.

Jika semua pihak bergerak cepat, desa ini masih bisa bertahan. Namun, jika masalah terus berlarut, risiko peleburan akan semakin nyata.

Warga berharap pemerintah segera mengambil keputusan. Mereka ingin desa tetap berdiri dan berkembang seperti sebelumnya.

Berita Terkait

Wakil Wali Kota Sungai Penuh Ikuti Bimtek Nasional ASWAKADA 2026 di Batam
Pengukuhan DWP Kota Sungai Penuh Dorong Peran Perempuan Berdaya
Pemkot Sungai Penuh Percepat Penyusunan KLHS RDTR untuk Penataan Ruang Wilayah
Gubernur Jambi Al Haris Tegur Keras ASN yang Nekat Masuk Kantor Saat WFH
Wali Kota Alfin Serahkan Seragam Gratis Saat Pantau MPLS
APBD 2027 Kerinci Fokus pada Pertanian, Pariwisata dan SDM
Kasus DBD di Sungai Penuh Naik Jadi 88, Dinkes Gencarkan PSN
BMKG Prediksi Kabut Tebal Selimuti Sebagian Besar Jambi Hari Ini
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Juli 2026 - 13:00 WIB

Wakil Wali Kota Sungai Penuh Ikuti Bimtek Nasional ASWAKADA 2026 di Batam

Jumat, 24 Juli 2026 - 12:00 WIB

Pengukuhan DWP Kota Sungai Penuh Dorong Peran Perempuan Berdaya

Jumat, 24 Juli 2026 - 11:00 WIB

Pemkot Sungai Penuh Percepat Penyusunan KLHS RDTR untuk Penataan Ruang Wilayah

Jumat, 24 Juli 2026 - 09:02 WIB

Gubernur Jambi Al Haris Tegur Keras ASN yang Nekat Masuk Kantor Saat WFH

Jumat, 17 Juli 2026 - 14:00 WIB

Wali Kota Alfin Serahkan Seragam Gratis Saat Pantau MPLS

Berita Terbaru

Sumber : Arianti Widya/Viva.co.id

OTOMOTIF

Jelang GIIAS 2026, Harga Mobil MPV Mulai Rp167 Jutaan

Senin, 27 Jul 2026 - 10:00 WIB

Teknologi

Apple TV 2026: Jadwal Rilis, Rumor, dan Spesifikasi Terbaru

Senin, 27 Jul 2026 - 07:00 WIB