Jakarta, jemarionline.com – Mahasiswa protes Kemdiktisaintek Fauzan mewarnai aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Mereka menyuarakan berbagai tuntutan, terutama terkait arah kebijakan pendidikan tinggi yang dinilai belum menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti isu dugaan penutupan program studi. Mereka meminta pemerintah memberikan penjelasan yang transparan dan tidak merugikan dunia akademik.
Wamendiktisaintek Bantah Isu Penutupan Prodi
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan, kemudian menemui massa aksi untuk merespons langsung aspirasi mahasiswa.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menutup program studi mana pun.
Fauzan menjelaskan bahwa kementerian hanya menjalankan kebijakan penataan program studi agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan industri.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memperkuat kualitas pendidikan tinggi, bukan menghapus program studi yang sudah ada.
Penataan itu, menurutnya, mencakup berbagai bidang keilmuan, tidak hanya keguruan.
Pemerintah Tegaskan Sikap terhadap Kekerasan Seksual di Kampus
Selain isu kurikulum, Fauzan juga menyoroti kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
Ia menegaskan bahwa kementerian akan bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di kampus.
Ia memastikan Kemdiktisaintek siap mengambil langkah cepat jika kasus serupa kembali muncul, sebagai bentuk perlindungan terhadap sivitas akademika.
Mahasiswa Pertanyakan Komitmen Pemerintah
Saat Fauzan menyampaikan penjelasan, sebagian mahasiswa melontarkan kritik keras dengan meneriakkan “pembohong” sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap kebijakan yang disampaikan pemerintah.
BEM SI Beri Simbol Peringatan Kartu Kuning
Di sisi lain, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI Kerakyatan) menyerahkan simbol “kartu kuning” kepada Kemdiktisaintek dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Perwakilan mahasiswa menyatakan bahwa langkah tersebut muncul dari hasil kajian mereka terhadap persoalan pendidikan nasional.
Mereka menilai pemerintah belum menghadirkan solusi konkret untuk mengatasi akar masalah pendidikan.
Seorang mahasiswa Universitas Indonesia menegaskan bahwa kebijakan yang ada saat ini belum menunjukkan dampak nyata bagi perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.(ar)
