KPK Ungkap Tren Baru Suap Pakai Emas, Nilai Tinggi dan Mudah Dibawa

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 7 Februari 2026 - 08:20 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Barang bukti kasus suap pegawai Bea Cukai (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal).

Foto: Barang bukti kasus suap pegawai Bea Cukai (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal).

Jemarionline – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap munculnya tren baru dalam praktik suap, yakni menggunakan emas. Temuan ini didapat KPK dari sejumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan harga emas yang terus meningkat membuat logam mulia ini menjadi pilihan dalam praktik suap. Selain bernilai tinggi, emas juga mudah dibawa dan diserahkan.

Menurut Asep, barang yang kerap digunakan untuk suap biasanya berukuran kecil namun memiliki nilai besar. Selain emas, mata uang asing juga masih sering ditemukan dalam kasus korupsi.

Baca Juga :  BNN Bongkar Jaringan Narkoba Internasional di Aceh, 160 Kg Sabu Disita dari Kandang Kambing

KPK mengaku beberapa kali menemukan emas sebagai barang bukti saat OTT. Hal ini membuat penyidik semakin waspada terhadap penggunaan instrumen bernilai tinggi dalam praktik korupsi.

Selain emas, KPK juga mulai memantau potensi penggunaan instrumen lain seperti mata uang kripto. Meski begitu, KPK belum membentuk tim khusus untuk memantau pergerakan harga emas karena keterbatasan sumber daya manusia.

Baca Juga :  Polemik Revisi UU KPK: DPR dan Jokowi Saling Lempar Tanggung Jawab

Dalam kasus OTT di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), KPK menyita uang tunai dalam berbagai mata uang asing serta logam mulia dengan total nilai puluhan miliar rupiah. Enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Para tersangka diduga menerima suap untuk meloloskan barang impor, termasuk barang ilegal dan bermutu rendah, agar dapat masuk ke Indonesia.

Berita Terkait

KPK Dorong Reformasi UU Tipikor untuk Dukung Aksesi OECD
Mutawif di Serang Ditangkap, Diduga Gelapkan Biaya Umrah untuk Bayar UtangMutawif di Kabupaten Serang Ditahan, Dana Umrah Diduga Dipakai Lunasi Utang Pribadi
Kejagung Bongkar Korupsi Ekspor POME 2022, Kerugian Negara Ditaksir Rp 14 Triliun
Yaqut Ajukan Praperadilan atas Status Tersangka, KPK Siap Hadapi Gugatan
Ketua dan Wakil PN Depok Jadi Tersangka Suap, Ketua MA Kecewa
Pelaku Mutilasi Buron Penipuan di Tangerang Dijatuhi Hukuman Penjara Seumur Hidup
Usai Buron Saat OTT, Pemilik PT Blueray Akhirnya Ditahan KPK
Kasus Bea Cukai, Golkar Nilai Transaksi Tatap Muka Rawan Korupsi
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 Februari 2026 - 14:24 WIB

KPK Dorong Reformasi UU Tipikor untuk Dukung Aksesi OECD

Jumat, 13 Februari 2026 - 15:30 WIB

Mutawif di Serang Ditangkap, Diduga Gelapkan Biaya Umrah untuk Bayar UtangMutawif di Kabupaten Serang Ditahan, Dana Umrah Diduga Dipakai Lunasi Utang Pribadi

Kamis, 12 Februari 2026 - 08:30 WIB

Kejagung Bongkar Korupsi Ekspor POME 2022, Kerugian Negara Ditaksir Rp 14 Triliun

Kamis, 12 Februari 2026 - 08:20 WIB

Yaqut Ajukan Praperadilan atas Status Tersangka, KPK Siap Hadapi Gugatan

Selasa, 10 Februari 2026 - 08:20 WIB

Ketua dan Wakil PN Depok Jadi Tersangka Suap, Ketua MA Kecewa

Berita Terbaru

PPPK Gugat UU ASN, Soroti Pasal yang Dinilai Diskriminatif

Nasional

PPPK Gugat UU ASN, Soroti Pasal yang Dinilai Diskriminatif

Jumat, 27 Feb 2026 - 09:30 WIB