JAKARTA, jemarionline.com – Presiden RI Prabowo Subianto segera memanggil kembali para ketua umum partai politik menjelang tenggat penyerahan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Langkah dialogis ini bertujuan menyerap pandangan koalisi sebelum Prabowo menyetorkan nama kandidat resmi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengungkapkan rencana pertemuan lanjutan tersebut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Hinca menilai diskusi sebelumnya berjalan terlalu singkat sehingga belum memberi ruang bagi para pimpinan partai untuk menyampaikan masukan secara mendalam.
“Saya mendengar beliau kembali akan memanggil lagi ketum-ketum partai untuk mengajak berdialog. Saya kira proses yang sangat bagus itu,” ujar Hinca.
Menurut Hinca, urusan pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia menyangkut kepentingan bernegara secara luas. Pertemuan lanjutan ini membuka peluang bagi para ketua umum partai untuk memberikan pandangan sekaligus mendengarkan langsung keinginan Presiden Prabowo.
Meski jadwal dan lokasi pasti pertemuan belum terungkap, waktu yang tersisa tergolong sempit. Presiden Prabowo memegang batas waktu hingga Rabu (25/11/2026) untuk menyerahkan dua nama cawapres kepada pimpinan MPR, sehingga ruang dialog efektif tersisa pada 23 dan 24 November 2026.
MPR Bentuk Tiga Pokja Verifikasi Syarat Kandidat
Di sisi lain, MPR RI terus mematangkan kesiapan kelembagaan guna mengawal tahapan pemilihan hingga pelantikan wakil presiden baru. Pimpinan MPR membentuk Tim Verifikasi Persyaratan Calon Wakil Presiden yang beranggotakan 36 orang dan membaginya ke dalam tiga kelompok kerja (pokja).
Hinca Pandjaitan yang turut masuk dalam keanggotaan Pokja II menjelaskan bahwa setiap kelompok mengemban daftar periksa spesifik. Tim verifikasi menargetkan seluruh proses pemeriksaan administratif maupun faktual rampung dalam waktu tujuh hari kerja.
“Nanti kita akan ke lapangan. Ada ceklisnya. Ini lengkap, ini ke lapangan gitu,” kata Hinca usai mengikuti rapat Tim Verifikasi Cawapres di Senayan.
Dalam tugasnya di Pokja II, Hinca akan memverifikasi rekam jejak kandidat yang berkaitan dengan lembaga peradilan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengecekan langsung ke lapangan memastikan tidak ada satu pun persyaratan hukum yang terlewat.
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa timnya berpegang teguh pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Tim verifikasi merujuk pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Undang-Undang tentang MD3, serta peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Termasuk masalah persyaratan umur, itu menjadi bagian dari yang harus diverifikasi. Termasuk ijazah tentu saja harus diverifikasi,” jelas Hidayat.
Jadwal Sidang Paripurna Istimewa Bergeser ke 9 Desember
Rangkaian suksesi kursi wakil presiden ini bermula saat Gibran Rakabuming Raka menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya ke Kompleks Parlemen pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani langsung menindaklanjuti pengunduran diri tersebut melalui rapat pimpinan dan rapat gabungan.
Dalam rapat gabungan pada Senin (16/11/2026), MPR menyepakati perubahan jadwal Sidang Paripurna Istimewa pemilihan sekaligus pelantikan wapres baru menjadi 9 Desember 2026. Tanggal tersebut bergeser satu pekan dari rencana semula yang jatuh pada 2 Desember 2026.
Muzani menerangkan bahwa perubahan jadwal ini mengakomodasi surat resmi dari Presiden Prabowo. Padatnya agenda kenegaraan membuat Prabowo membutuhkan waktu ekstra untuk berkonsultasi dengan partai pengusung, partai koalisi, serta berbagai tokoh nasional sebelum menentukan dua nama terbaik.(ar)









