Jakarta, Jemarionline.com — Presiden Prabowo Subianto kembali membuat gebrakan besar di sektor ekonomi nasional. Pemerintah kini memperketat tata kelola ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan batu bara melalui mekanisme baru yang melibatkan badan usaha milik negara (BUMN).
Kebijakan tersebut langsung menarik perhatian media internasional. Banyak pengamat menilai langkah itu dapat memengaruhi rantai pasok global sekaligus mengubah arah perdagangan komoditas dunia.
Indonesia memang memiliki posisi penting di pasar internasional. Negara ini menjadi salah satu eksportir terbesar minyak sawit dan batu bara. Karena itu, setiap perubahan regulasi dari Jakarta hampir selalu memicu respons dari pasar global.
Pemerintah menilai aturan baru itu penting untuk memperkuat pengawasan ekspor serta menjaga devisa hasil penjualan komoditas tetap masuk ke dalam negeri.
Pemerintah Ingin Perkuat Kontrol Ekspor
Prabowo menyampaikan langsung rencana tersebut saat menghadiri rapat paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026). Dalam pidatonya, ia menegaskan bahwa pemerintah akan menunjuk BUMN tertentu sebagai pintu utama ekspor sejumlah komoditas strategis.
Komoditas yang masuk dalam pengawasan meliputi minyak sawit, batu bara, hingga fero alloy. Pemerintah ingin memastikan seluruh transaksi berjalan lebih transparan dan terpantau.
“Hasil ekspor harus kembali untuk kepentingan bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.
Pemerintah juga ingin menutup celah praktik under invoicing dan transfer pricing yang selama ini sering merugikan negara. Selain itu, pemerintah menyoroti banyaknya devisa hasil ekspor yang tersimpan di luar negeri.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut membuat Indonesia kehilangan potensi likuiditas dalam jumlah besar.
Indonesia Ingin Punya Kendali Harga Komoditas
Selain memperketat pengawasan, pemerintah juga ingin meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional. Prabowo menilai Indonesia sudah saatnya memiliki pengaruh lebih besar terhadap harga komoditas global.
Selama ini, Indonesia hanya mengikuti mekanisme pasar internasional meski memiliki produksi sangat besar. Pemerintah ingin mengubah kondisi tersebut secara bertahap.
“Indonesia tidak boleh terus menjadi penonton di pasar komoditas dunia,” kata Prabowo.
Pernyataan itu memunculkan spekulasi bahwa pemerintah sedang menyiapkan sistem perdagangan baru untuk memperkuat pengaruh Indonesia terhadap harga sawit dan batu bara dunia.
Banyak pengamat menilai langkah tersebut mirip strategi negara-negara produsen minyak yang membangun pengaruh lewat pengendalian suplai pasar.
Media Asing Mulai Soroti Kebijakan Baru Indonesia
Sejumlah media internasional mulai menyoroti arah baru kebijakan ekonomi Indonesia. Mereka melihat pemerintahan Prabowo mulai mendorong model perdagangan yang lebih protektif demi menjaga kepentingan nasional.
Kebijakan itu juga muncul di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil. Harga komoditas masih bergerak fluktuatif akibat perlambatan ekonomi dunia dan ketegangan geopolitik di berbagai kawasan.
Dalam kondisi tersebut, Indonesia ingin memperkuat ketahanan ekonomi domestik sekaligus menjaga penerimaan negara dari sektor sumber daya alam.
Beberapa analis perdagangan internasional menilai langkah Indonesia dapat memengaruhi harga pasar global dalam beberapa bulan mendatang. Negara-negara importir seperti China, India, dan sejumlah negara Eropa diperkirakan ikut memantau implementasi kebijakan tersebut.
BUMN Hanya Jadi Fasilitator Ekspor
Pemerintah menegaskan bahwa perusahaan swasta tetap menjalankan kegiatan produksi seperti biasa. BUMN yang ditunjuk nantinya hanya bertugas mengelola jalur ekspor dan pencatatan transaksi perdagangan.
Melalui sistem itu, pemerintah berharap pengawasan devisa hasil ekspor menjadi lebih efektif. Pemerintah juga ingin memastikan seluruh transaksi tercatat secara transparan.
Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan untuk mendukung kebijakan tersebut. Regulasi itu akan mengatur mekanisme transaksi, pelaporan devisa, hingga pengawasan digital perdagangan komoditas.
Sampai sekarang, pemerintah belum mengumumkan nama BUMN yang akan menjalankan tugas tersebut. Namun beberapa perusahaan pelat merah di sektor perdagangan dan energi disebut memiliki peluang besar.
Potensi Tambahan Devisa Sangat Besar
Pemerintah memperkirakan kebijakan baru ini dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Nilainya bahkan mencapai USD150 miliar atau sekitar Rp2.653 triliun per tahun.
Angka itu berasal dari estimasi potensi kebocoran devisa dan manipulasi perdagangan yang selama ini terjadi di sektor komoditas.
Karena itu, pemerintah ingin memperkuat kontrol tanpa mengganggu aktivitas industri nasional.
Prabowo menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia harus memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Ia tidak ingin keuntungan besar justru mengalir keluar negeri tanpa memberikan dampak optimal bagi perekonomian domestik.
“Kita tidak mau penerimaan rendah karena tidak berani mengelola milik bangsa sendiri,” tegas Prabowo.
Pelaku Industri Mulai Hitung Dampaknya
Kebijakan baru tersebut memunculkan berbagai respons dari pelaku usaha. Sebagian mendukung langkah pemerintah karena dapat memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara.
Namun sebagian lainnya masih menghitung dampak aturan tersebut terhadap proses bisnis dan biaya operasional perusahaan.
Pelaku industri khawatir birokrasi ekspor menjadi lebih panjang sehingga dapat memperlambat transaksi perdagangan internasional.
Asosiasi sawit dan batu bara juga berharap pemerintah tetap menjaga fleksibilitas pasar agar daya saing Indonesia tidak turun di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Meski begitu, banyak ekonom melihat kebijakan ini sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo ingin membangun model ekonomi yang lebih mandiri dan terkontrol.
Dunia Menunggu Implementasi Kebijakan Prabowo
Pasar internasional kini menunggu langkah lanjutan pemerintah Indonesia. Investor asing masih mempelajari detail teknis aturan tersebut sebelum mengambil keputusan bisnis jangka panjang.
Jika implementasi berjalan lancar, Indonesia berpotensi meningkatkan posisi tawar sekaligus memperbesar pemasukan negara dari sektor komoditas.
Sebaliknya, jika pelaksanaannya tidak efektif, pasar dapat bereaksi negatif dan memicu gangguan perdagangan.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, kebijakan Prabowo memperketat ekspor sawit dan batu bara menunjukkan arah baru strategi ekonomi Indonesia.
Pemerintah tampak ingin memastikan sumber daya alam nasional benar-benar memberikan manfaat besar bagi negara dan masyarakat. Dunia internasional pun kini mulai memperhatikan setiap langkah yang diambil Indonesia di sektor perdagangan komoditas. (man)
