JAMBI, jemarionline.com – Institusi kepolisian resmi memecat tidak dengan hormat mantan Kepala Biro Sumber Daya Manusia (Karo SDM) Polda Jambi, Kombes Handoko. Keputusan tegas ini muncul setelah ia terseret kasus penipuan seleksi masuk Bintara Polri 2026 di wilayah hukum Polda Jambi dengan total kerugian korban mencapai Rp 28 miliar.
Kapolda Jambi, Irjen Widodo, membenarkan kabar pemberhentian mantan pejabat utamanya tersebut di hadapan awak media pada Jumat (20/11/2026). Ia menegaskan bahwa markas pusat menangani langsung proses sidang etik hingga penerbitan surat pemecatan terhadap Kombes Handoko.
“Iya benar sudah dipecat, kan sudah tahu. Tetapi itu kan di Mabes (pemecatannya) untuk detailnya di sana,” kata Widodo saat memberikan keterangan pers.
Skema Kuota Fiktif dan Peran Mantan Ajudan
Pengungkapan kasus penipuan seleksi Bintara Polri ini bermula saat penyidik menetapkan Dafa sebagai tersangka. Dafa merupakan mantan ajudan Kombes Handoko yang juga sudah menerima sanksi pemecatan dari kepolisian.
Dalam pemeriksaan intensif, Dafa membongkar seluruh jaringan yang ikut bermain, termasuk keterlibatan mantan atasannya sendiri. Ia mengaku menerima perintah khusus untuk mencari calon peserta seleksi anggota Polri menggunakan istilah sandi “cari pasien”.
Dafa berhasil menjaring belasan calon peserta dengan janji kelulusan melalui jalur kuota reguler. Namun, seluruh korban justru gagal lolos tahapan seleksi meskipun sudah menyetorkan sejumlah uang.
Para korban yang merasa tertipu kemudian mendesak Dafa agar segera mengembalikan dana mereka. Karena tidak memegang uang setoran tersebut, Dafa nekat membuka jalur kuota khusus fiktif demi menutupi utang pengembalian sebelumnya.
Langkah nekat membuka kuota palsu itu justru memperluas daftar korban penipuan. Akibatnya, akumulasi kerugian para peserta seleksi Bintara Polri tersebut membengkak hingga menyentuh angka Rp 28 miliar.
Penyidik Lacak Aliran Dana Pencucian Uang
Kepolisian Daerah Jambi memastikan pengusutan perkara ini tidak berhenti pada jerat pasal tindak pidana penipuan semata. Tim penyidik kini menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk menyita aset para pelaku.
“Kita TPPU-kan, kita follow the money. Apabila nanti, berapa nanti uang yang bisa disita, itu nanti kita kembalikan ke korban. Tetapi itu nanti harus melalui persidangan di pengadilan,” tegas Widodo.
Kapolda Jambi menjamin timnya akan menelusuri setiap jejak transaksi keuangan para tersangka secara mendalam. Penyidik tidak hanya bergantung pada keterangan pengakuan tersangka yang ada saat ini untuk mengungkap aliran dana hasil kejahatan tersebut.
“Ya TPPU itu kita dalami, ke mana saja alirannya, tidak berdasarkan pengakuan tersangka saat ini saja,” ujar Widodo menutup keterangannya.(ar)









