Jakarta, jemarionline.com – PPN DTP perumahan backlog menjadi perhatian setelah konsultan properti Knight Frank Indonesia menilai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) berhasil mendorong penurunan backlog perumahan di Indonesia.
Insentif ini menggerakkan permintaan rumah, terutama pada segmen kelas menengah yang selama ini menghadapi keterbatasan daya beli.
Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia, Syarifah Syaukat, menjelaskan bahwa PPN DTP meningkatkan transaksi properti pada rentang harga tertentu. Ia menegaskan kebijakan ini langsung memengaruhi minat beli masyarakat pada rumah yang masuk kategori insentif.
Ia juga menilai perluasan cakupan insentif akan memperbesar dampak kebijakan terhadap penurunan backlog perumahan. Menurutnya, kebijakan ini membantu masyarakat mengakses hunian di tengah kenaikan harga properti.
PPN DTP dorong transaksi rumah kelas menengah
PPN DTP mendorong kenaikan permintaan rumah di segmen harga yang masuk skema insentif. Knight Frank Indonesia mencatat peningkatan transaksi setelah pemerintah menerapkan kebijakan ini.
Skema ini menjaga aktivitas pasar properti tetap bergerak, terutama pada segmen kelas menengah. Pengembang juga meningkatkan penjualan karena konsumen lebih aktif mencari rumah siap huni.
Kebijakan ini memang bersifat stimulus sementara, tetapi pelaku industri menilai dampaknya cukup signifikan terhadap pergerakan pasar. Mereka mendorong pemerintah memperluas jangkauan insentif agar hasilnya lebih optimal.
Stimulus fiskal jaga daya beli masyarakat
PPN DTP berfungsi sebagai stimulus fiskal yang menjaga daya beli masyarakat kelas menengah. Kebijakan ini membantu konsumen tetap mampu membeli rumah di tengah tekanan harga.
Pengembang memanfaatkan insentif ini untuk mempercepat penjualan unit hunian. Pasar properti pun bergerak lebih stabil karena transaksi tetap terjadi di berbagai segmen harga yang memenuhi syarat.
Knight Frank Indonesia menilai kebijakan ini membantu menekan backlog perumahan secara bertahap. Namun, industri masih membutuhkan dukungan kebijakan tambahan untuk memperkuat dampaknya.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang fasilitas PPN DTP sebesar 100 persen hingga 31 Desember 2027. Pemerintah menargetkan insentif ini menyerap sekitar 40 ribu unit properti setiap tahun.
Selain itu, sektor properti juga mendapat dorongan karena memiliki efek berganda terhadap perekonomian nasional.
Ketentuan harga rumah dalam skema PPN DTP
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa insentif berlaku penuh untuk rumah siap huni dengan harga maksimal Rp2 miliar.
Untuk rumah dengan harga Rp2 miliar hingga Rp5 miliar, pemerintah hanya membebaskan PPN pada bagian harga hingga Rp2 miliar. Sisanya tetap mengikuti tarif pajak normal.
Pemerintah membatasi penggunaan insentif hanya untuk satu unit rumah per wajib pajak. Aturan ini mencegah penggunaan ganda dalam program PPN DTP.
Pemerintah juga menegaskan bahwa insentif tidak berlaku untuk transaksi yang sudah dilakukan sebelum periode kebijakan berjalan. Selain itu, penjualan kembali rumah dalam waktu kurang dari satu tahun juga tidak masuk skema insentif.
PPN DTP membantu menjaga stabilitas pasar properti sekaligus meningkatkan permintaan hunian. Pemerintah dan pelaku industri melihat kebijakan ini sebagai instrumen penting untuk menekan backlog perumahan.
Keseimbangan antara insentif fiskal dan kebutuhan pasar memperkuat pergerakan sektor properti. Ke depan, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan kondisi ekonomi nasional.(ar)
