Kerinci, Jemarionline.com – Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali mencatat prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 milik Pemerintah Kabupaten Kerinci. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-11 yang berhasil dipertahankan Kabupaten Kerinci.
Keberhasilan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, capaian tersebut memperkuat posisi Kabupaten Kerinci sebagai salah satu daerah yang konsisten menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Monadi Terima LHP dari BPK RI Perwakilan Jambi
Bupati Kerinci Monadi menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Sultan Thaha, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Selasa (2/6/2026). Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi Muhamad Toha Arafat menyerahkan laporan tersebut kepada Bupati Kerinci bersama sejumlah kepala daerah lainnya di Provinsi Jambi.
Monadi menghadiri kegiatan tersebut bersama Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Irwandri, Sekretaris Daerah Zainal Efendi, Inspektur Zufran, Sekretaris DPRD Jondri Ali, serta sejumlah pejabat daerah lainnya. Kehadiran jajaran pemerintah daerah menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
BPK Tekankan Pentingnya Tata Kelola yang Baik
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Jambi Muhamad Toha Arafat menjelaskan bahwa BPK menetapkan opini atas laporan keuangan berdasarkan empat kriteria utama. Kriteria tersebut meliputi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Menurut Toha Arafat, pemerintah daerah harus mengelola keuangan secara baik agar mampu menghadirkan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.
“Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah kabupaten dan kota yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Muhamad Toha Arafat.
Meski demikian, BPK tetap meminta pemerintah daerah menindaklanjuti berbagai rekomendasi hasil pemeriksaan. Langkah tersebut penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pada masa mendatang.
Monadi Apresiasi Kerja Keras Seluruh Jajaran
Bupati Kerinci Monadi menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Kerinci mempertahankan opini WTP ke-11. Ia menilai seluruh perangkat daerah berkontribusi besar dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Monadi juga memberikan apresiasi kepada ASN, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, Kabupaten Kerinci kembali berhasil mempertahankan opini WTP. Ini adalah bentuk komitmen bersama seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Monadi.
Selain itu, Monadi menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, pemerintah daerah harus menjadikan capaian tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
DPRD dan Pemkab Kerinci Bangun Sinergi yang Kuat
Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Irwandri turut menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Jambi yang selama ini memberikan pendampingan, evaluasi, dan masukan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai hasil pemeriksaan BPK menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Selain itu, Irwandri menegaskan bahwa sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah berperan penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif membantu pemerintah menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan perencanaan pembangunan secara lebih efektif. Karena itu, kedua pihak berkomitmen mempertahankan kolaborasi yang telah terjalin selama ini.
Pemkab Kerinci Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK
Monadi memastikan Pemerintah Kabupaten Kerinci akan segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK. Pemerintah daerah ingin memanfaatkan rekomendasi tersebut sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah secara berkelanjutan. Langkah tersebut bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintahan.
Dengan tindak lanjut yang cepat dan tepat, pemerintah berharap kualitas laporan keuangan daerah akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.
WTP Jadi Motivasi Tingkatkan Pelayanan Publik
Opini WTP mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang baik. Namun demikian, pemerintah daerah tidak hanya mengejar capaian administratif semata.
Sebaliknya, Pemkab Kerinci ingin menjadikan keberhasilan tersebut sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Karena itu, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga ingin memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kerinci.
