Jambi, Jemarionline.com – Polda Jambi menyatakan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Provinsi Jambi.
Kepolisian menyiapkan langkah pengamanan agar proses pendataan berjalan lancar, aman, dan menghasilkan data yang akurat.
Kapolda Jambi Irjen Pol Krisno H. Siregar menyampaikan langsung kesiapan tersebut saat menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas strategi kerja sama untuk mendukung pelaksanaan sensus di lapangan.
Polisi Siapkan Pengamanan di Lapangan
Polda Jambi menempatkan pengamanan sebagai prioritas utama dalam mendukung Sensus Ekonomi 2026.
Kapolda menegaskan bahwa pihaknya akan membantu BPS dalam mengamankan petugas sensus, menjaga situasi lapangan, dan memastikan masyarakat merasa aman saat memberikan data.
Ia juga menilai sensus ekonomi memiliki peran penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Karena itu, kepolisian ikut memperkuat koordinasi lintas instansi agar proses berjalan tanpa gangguan.
BPS Jambi Perkuat Koordinasi dengan Kepolisian
BPS Provinsi Jambi menyambut baik dukungan dari kepolisian.
Kedua lembaga sepakat memperkuat kerja sama agar petugas sensus dapat bekerja lebih optimal di lapangan.
BPS juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat untuk memberikan data yang benar dan lengkap.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
Sensus Ekonomi Jadi Agenda Penting Nasional
Sensus Ekonomi 2026 menjadi salah satu agenda besar nasional yang memetakan kondisi usaha di seluruh Indonesia.
Pemerintah menggunakan hasil sensus untuk membaca struktur ekonomi, perkembangan usaha, dan potensi daerah.
Karena itu, kualitas data menjadi hal utama dalam pelaksanaan program ini.
Polda Jambi ikut mendukung penuh agar proses pengumpulan data berjalan aman dan tertib.
Masyarakat Didorong Berpartisipasi Aktif
Polda Jambi mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang jujur dan akurat.
Partisipasi masyarakat sangat menentukan kualitas hasil sensus yang akan digunakan untuk kebijakan pembangunan.
Semakin baik data yang terkumpul, semakin tepat pula arah kebijakan ekonomi yang disusun pemerintah. (man)
