Jemarionline.com, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap tiga anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (9/2/2026).
Tiga penyelenggara pemilu yang diberhentikan yakni Firman Iman Daeli dari KPU Kabupaten Nias Barat, Muhammad Habibi dari KPU Kota Bogor, dan Adi Wetipo dari KPU Provinsi Papua Pegunungan.
Firman Iman Daeli dinyatakan melanggar kode etik dalam Perkara Nomor 200-PKE-DKPP/X/2025. Ia terbukti menjalin hubungan dengan seorang perempuan di luar pernikahan, yang dinilai mencederai integritas sebagai penyelenggara pemilu.
Dalam perkara terpisah, yakni Nomor 205-PKE-DKPP/XI/2025, Muhammad Habibi terbukti menyalahgunakan kewenangannya dengan mengerahkan penyelenggara pemilu tingkat ad hoc guna mendukung salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Pilkada Kota Bogor 2024. DKPP mencatat praktik tersebut melibatkan 10.936 penyelenggara ad hoc.
Sementara itu, Adi Wetipo dalam Perkara Nomor 207-PKE-DKPP/XII/2025 dinilai tidak menjalankan tugas secara penuh sebagai anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan. Ia diketahui masih aktif sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan saat menjabat.
Sidang pembacaan putusan dipimpin oleh Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo, didampingi Anggota Majelis I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
