Jemarionline,MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem pada dasarian III Januari 2026, yakni periode 21–31 Januari, dengan mengaktifkan komando terpadu lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini menyusul peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi curah hujan tinggi hingga sangat tinggi di sejumlah wilayah, khususnya di kawasan lereng Gunung Rinjani dan Gunung Tambora.
Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, menekankan bahwa antisipasi dilakukan sejak dini melalui koordinasi lintas sektor. “Kami tidak menunggu bencana terjadi. Semua langkah kesiapsiagaan dibangun berdasarkan prakiraan cuaca untuk menekan risiko dan melindungi masyarakat,” ujarnya di Mataram, Kamis (22/01/2026).
Menurut BMKG, beberapa wilayah seperti Sembalun, Bayan, Labuhan Badas, Pekat, dan Tambora berpotensi mengalami curah hujan di atas 150 milimeter per dasarian dengan kemungkinan mencapai 70–90 persen. Kawasan ini sangat strategis karena menjadi sentra pertanian dan perkebunan, namun juga rawan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang.
Berbagai OPD telah digerakkan sesuai tugas masing-masing. BPBD Provinsi NTB memantau wilayah rawan, menyiapkan personel dan logistik, serta memperkuat sistem peringatan dini dan respons cepat.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan kondisi infrastruktur pendukung siap, termasuk drainase, gorong-gorong, dan saluran irigasi, serta melakukan pemantauan titik rawan banjir dan longsor, termasuk kesiapan perbaikan akses jalan darurat.
Dinas Pertanian dan Perkebunan memberikan pendampingan kepada petani, menyesuaikan pola tanam, serta memperkuat perlindungan lahan pertanian di wilayah rawan.
Sementara itu, Dinas Sosial menyiapkan layanan darurat, termasuk dapur umum dan bantuan logistik bagi masyarakat yang terdampak jika evakuasi diperlukan.
Selain itu, koordinasi melibatkan unsur TNI/Polri, Basarnas, Taruna Siaga Bencana (Tagana), relawan kebencanaan, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa, untuk memperkuat respons di lapangan.
“Koordinasi lintas sektor ini dibangun sejak awal agar risiko dapat diminimalkan, keselamatan masyarakat tetap terjaga, dan kegiatan ekonomi di sentra pangan tidak terganggu,” tutup Ahsanul Khalik.
